Strategi Polda Sumsel Cegah Konflik Usai Pilkada, Rangkul Masyarakat Jadi Kunci
Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi mengungkapkan, meski tahapan Pilkada telah memasuki pemungutan suara, pihaknya terus bergerak melakukan pengamanan.
Polda Sumatera Selatan memastikan seluruh tahapan Pilkada serentak pada 27 November 2024 berlangsung kondusif, tanpa adanya gejolak yang timbul di masyarakat. Kondisi itu tak lepas dari kerja sama optimal oleh semua pihak.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi mengungkapkan, meski tahapan Pilkada telah memasuki proses pemungutan suara, pihaknya masih terus bergerak melakukan pengawalan hingga tahapan selesai di tingkat KPU sampai pasangan calon kepala daerah terpilih dilantik. Kolaborasi pengawalan Pilkada antara Polri dan TNI masih terus berlangsung.
"Sejauh ini tetap kondusif dan terkendali, tapi pengawalan masih terus dilakukan hingga tuntas," ungkap Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi, Kamis (27/11).
Andi menyebut pihaknya menyiapkan strategi khusus agar tidak terjadi gejolak konflik di seluruh wilayah Sumsel. Adapun strategi yang disiapkan adalah dengan melakukan pendekatan preventif berupa sosialisasi di berbagai daerah, mengedukasi masyarakat untuk menolak politik uang, black campaign, dan provokasi berbasis SARA.
Kemudian, pemantauan intensif, melakukan kegiatan sambang door to door sampai penggunaan teknologi, dan memastikan seluruh proses berlangsung transparan dan aman. Selanjutnya sinergi dengan tokoh agama, adat, dan pemuda dalam mengkampanyekan pilkada damai sehingga isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat dapat ditekan sejak dini.
"Kuncinya adalah komunikasi yang efektif dan kerja sama erat antara polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat," beber Andi.
Andi mengatakan, keamanan membuat masyarakat dapat menyalurkan hak pilih tanpa adanya gangguan. Hal ini terlihat dari partisipasi pemilih di Pilkada 2024 yang mencapai 80 persen.
Menurut Andi, hal ini membuktikan tingginya antusiasme masyarakat terhadap demokrasi. Keberhasilan Sumsel dalam menjaga zero konflik di Pilkada 2024 patut menjadi contoh bagi daerah lain.
"Sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat terbukti menjadi fondasi kuat untuk menciptakan suasana demokrasi yang sehat dan bermartabat," terangnya.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto menambahkan, keamanan sebelum maupun setelah pengumuman hasil Pilkada 2024 merupakan tanggung jawab bersama. Dirinya meminta masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu-isu tak jelas, menyaring, dan tidak serta merta menelan informasi yang beredar di media sosial.
"Pilihan boleh berbeda, tetapi setelah semua menggunakan hak pilih, percayakan kepada penyelenggara untuk melanjutkan tugasnya memproses dan menghitung suara hingga saatnya nanti pleno penetapan hasil," kata Sunarto.
Ia pun meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap hoaks yang sudah berseliweran di media sosial. Saat ini banyak narasi maupun foto dan video yang tersebar soal klaim pemenang pilkada smentara tahapan di KPU masih berjalan.
"Hati-hati terhadap hoaks atau berita bohong yang bisa memecah belah kita. Gunakan media sosial secara bijak dan selalu periksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya," kata Sunarto.
Sunarto memastikan netralitas Polda Sumsel dan jajaran hingga kini masih tetap terjaga. Tak ada pandang bulu terhadap anggota yang terlibat dalam politik praktis.
"Jika ditemukan anggota Polri tidak netral, maka bisa dipidana dan sanksi kode etik agar pilkada serentak berjalan aman, damai, dan bermartabat," pungkas Sunarto.
