SYL Bantah ke Brazil hingga Amerika Buat Kepentingan Pribadi: Saya Diperintah Presiden Keputusan Ratas

Hal itu disampaikan dia ketika diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk memberikan bantahan terhadap keterangan saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi dan pemerasan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (8/5).

Pada point pertama bantahannya yakni perihal dirinya yang bepergian ke Brazil. Ia menyebut kunjungan kerja (kunker) itu dalam rangka kondisi pangan dalam negeri yang sedang tidak baik-baik saja.

"Yang pertama, perjalanan ke Brazil itu, ini kan jauh banget, 34 jam. Kalian tahu isinya apa? Yang perintah saya kan negara, presiden, dan itu hasil keputusan ratas. Di sana itu ada enggak persoalan dalam negeri yang lagi tidak baik-baik, antara lain harga tempe, tahu lagi naik. Jawab saya. Lagi naik enggak? Kira-kira sebentar itu jawaban saya, adik-adik ku," kata SYL kepada para saksi.

Lalu, perihal kunker ke Amerika sehubungan dengan suplai sapi di Australia yang berkurang. Ia bahkan sempat singgung perintah Presiden Joko Widodo.

"Yang kedua, ada enggak persoalan dengan daging mulai naik karena terjadi el nino ? Sehingga suplai dari Australia berkurang bapak? Maaf saya terangkan saja karena terbakar di sana, kita bersoal 280 juta orang itu tanggung jawab saya, saya dipaksa oleh presiden untuk berangkat juga melalui sebuah ratas. Maafkan saya bapak," tegas dia.

Alasan lainnya, yakni dikarenakan masalah pupuk yang menjadi persoalan di berbagai negara. Dia bahkan singgung akan dirinya yang menangani hal itu bertepatan dengan peperangan Rusia dan Ukraina.

"Yang terakhir, tahu enggak kalau masalah pupuk juga bersoal di seluruh dunia? Dan saya harus berhadapan dengan pertemuan dengan Rusia dan Ukraina di sana bapak, yang harus keluar dari Ukraina dan berada di apa namanya negaranya itu, Funisuela, hanya untuk membicarakan masalah pupuk," pungkas dia.

Di satu sisi,  politisi NasDem itu juga mengungkapkan kalau anggaran di Kementan turun yang semulanya dari Rp24 triliun menjadi Rp14 triliun. Dia juga bahkan membantah tidak pernah sepeserpun pun melakukan pemerasan ke anak buahnya.

Sebagaimana diketahui, dalam perkara ini, SYL didakwa memeras anak buahnya senilai Rp44,5 miliar lalu gratifikasi sebesar Rp40,6 miliar. Tindakan tersebut dilakukan dalam rentang waktu 2019 hingga 2023.

Ia melakukan hal tersebut bersama-sama Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta.

Dalam perkara pemerasan ini, SYL disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.