Tanggapan LGN Soal Kementan Cabut Aturan Ganja Tanaman Obat Binaan

Merdeka.com - Kementerian Pertanian mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian. Dalam Kepmentan tersebut menyatakan ganja sebagai komoditas binaan pertanian yang masuk dalam daftar tanaman obat.

Tetapi belakangan, Kepmentan itu dicabut karena bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika yang menyatakan ganja bukanlah tanaman obat .

Ketua Lingkar Ganja Nusantara (LGN), Dhira Narayana, semula mengapresiasi langkah Kementan. Tetapi dia menyesalkan akhirnya Kepmentan itu justru ditarik kembali.

"Kami menyesalkan penarikan kembali keputusan tersebut, kami sangat mengharapkan pihak-pihak yang terkait untuk dapat saling bahu-membahu dan melihat situasi ini sebagai sebuah terobosan yang baik," tulis Dhira dalam siaran pers diterima, Senin (31/8).

Menurut Dhira, sebetulnya keputusan Mentan SYL dapat lebih membuat Indonesia lebih baik lagi, sebagai sebuah bangsa. Hal ini terlihat dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang telah lebih dahulu meneliti dan memanfaatkan ganja untuk tujuan pengobatan.

"Banyak sekali warga masyarakatnya yang dapat tertolong (dengan pemanfaatan ganja)," yakin Dhira.

Dhira berharap, keputusan Mentan SYL yang telah menarik Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian yang memposisikan ganja sebagai komoditas tanaman obat, dapat dipertimbangkan dan dapat dijalankan.

"Sekali lagi, kami sangat berharap agar Bapak Syahrul Yasin Limpo untuk kembali menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian yang memposisikan ganja sebagai komoditas tanaman obat itu," Dhira menandasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertanian memutuskan mencabut Kepmentan RI Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 yang di dalamnya menyatakan ganja sebagai tanaman obat binaan Dirjen Hortikultura. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan konsisten dan berkomitmen mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

"Kepmentan 104/2020 tersebut sementara akan dicabut untuk dikaji kembali dan segera dilakukan revisi berkoordinasi dengan stakeholder terkait (BNN, Kemenkes, LIPI)," ujar Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Tommy Nugraha dalam keterangan resmi, Jakarta, Sabtu (29/8).

Komitmen Mentan SYL dalam hal ini di antaranya memastikan pegawai Kementan bebas narkoba, serta secara aktif melakukan edukasi bersama BNN (Badan Narkotika Nasional) terkait pengalihan ke pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, pada daerah-daerah yang selama ini menjadi wilayah penanaman ganja secara ilegal.

Kementerian Pertanian menyatakan ganja sebagai komoditas binaan pertanian yang masuk dalam daftar tanaman obat pada Kepmentan 104/2020. Tanaman ganja adalah jenis tanaman psikotropika dan selama ini merupakan kelompok tanaman obat sejak tahun 2006 dengan yang diatur melalui Kepmentan 511/2006.

Terpisah, Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Krisno Siregar, menyampaikan pengobatan menggunakan ganja tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Bahkan lebih jauh, penggunaannya pun mesti mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan.

"Manakala akan dilakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan termasuk untuk pengobatan, harus melalui izin menteri terkait, menteri kesehatan tentunya," tutur Krisno saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (29/8).

Sebagai aparat penegak hukum, lanjut Krisno, Polri tidak bisa keluar dari aturan undang-undang yang diterapkan di Tanah Air. Sebab, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja masuk dalam kategori golongan I.

"Bahwa narkotika golongan I tidak diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan," kata Krisno.

Reporter: M Radityo

Sumber: Liputan6.com (mdk/lia)