Tanggapi Jokowi Soal Sporadis, Pimpinan Sebut KPK Kerja Ditentukan UU
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan evaluasi program pencegahan dan penindakan di KPK. Jokowi meminta KPK tak bekerja sporadis. Menanggapi itu, Wakil Ketua KPK Laode Syarif mengatakan pekerjaan KPK sudah ditentukan dalam undang-undang.
"Kalau program pencegahan KPK itu tidak sporadis karena pekerjaan KPK sudah ditentukan di dalam undang-undang," jawab Laode di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12).
Laode melanjutkan, saat ini KPK telah melakukan giat tidak hanya pemberantasan tetapi juga pencegahan. Menurut dia, KPK juga sangat terkonsep dan terkoordinir dalam menjalankan program strategi nasional atau stratanas yang dicanangkan Presiden Jokowi.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
-
Apa tugas Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK? Nawawi sempat mengaku tugas yang diamanahkan Jokowi kepada dirinya sangat berat.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Apa saja yang dilakukan PPK selama masa kerjanya? Masa kerja PPK mencakup berbagai tahapan penting. Mulai dari persiapan sebelum pemilihan, pelaksanaan hari pemilihan pada 27 November 2024 hingga perhitungan dan rekapitulasi suara yang berakhir pada 16 Desember 2024.
-
Kapan Jokowi melantik Ketua KPK sementara? Pelantikan ini dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
"Sporadisnya di mana? Kami menjalankan stranas. Bahkan kami melaporkan keberlanjutan capaian dari stranas," lanjut Laode.
KPK Terbuka
Walau mempertanyakan hal tersebut, Laode mengaku tetap terbuka bagi Presiden Jokowi dan siapa pun yang ingin memberikan evaluasi terhadap lembaga antirasuah ini.
"Silakan dievaluasi, kita sangat terbuka untuk dievaluasi setiap saat," Laode menandasi.
Pernyataan Presiden Jokowi terkait evaluasi KPK terlontar saat mengisi giat di SMKN 57 Jakarta, pagi tadi. Menurut orang nomor satu se-Indonesia itu ada tiga hal disorotnya dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, pertama program penindakan, kedua rekrutmen politik, dan ketiga soal fokus terhadap KPK.
"Evaluasi sehingga betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkret yang bisa diukur, mengenai fokus di KPK, apakah perbaikan di sisi eksekutif daerah atau sisi pemerintah pusat atau kepolisian atau kejaksaan sehingga harus ditentukan fokusnya sehingga tidak sporadis. Evaluasi sangat perlu," beber Jokowi.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca SelengkapnyaPerpres bernomor 122 Tahun 2024 merupakan perubahan kelima dari Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri.
Baca SelengkapnyaSetelah supervisi selesai dilaksanakan, KPK akan menyampaikan hasilnya beserta rekomendasi kepada Polri dan/atau Kejaksaan.
Baca SelengkapnyaKPK bertugas untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia
Baca SelengkapnyaKetua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengisyaratkan bakal menghapus pembagian kerja wakil ketua bidang penindakan dan pencegahan.
Baca SelengkapnyaKorps Tindak Pidana Korupsi (Kakortastipidkor) adalah lembaga baru di Polri.
Baca SelengkapnyaKPK dan Polri berkomitmen mendukung penegakan hukum khususnya perihal tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca SelengkapnyaMabes Polri membantah pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut ada masalah koordinasi dan supervisi antara KPK dengan Kejaksaan dan Polri.
Baca Selengkapnya"Conflict of interest (benturan kepentingan) bukan lagi sekedar embrio korupsi melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri," kata Nawawi.
Baca Selengkapnya