Tangkisan SBY dan Anak Buah saat Dilempar 'Bola Panas' oleh Jokowi

Merdeka.com - Hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terbilang pasang surut. Kadang hubungan keduanya baik, namun tak jarang juga memanas.

Dalam beberapa kesempatan SBY melontarkan kritikan ke pemerintah Jokowi. Tapi ada kalanya Presiden Jokowi menyindir kebijakan dari pemerintahan sebelumnya.

Paling baru adalah soal pernyataan Jokowi yang menyebut persoalan kasus tunggakan polis pembayaran kepada nasabah yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sudah terjadi sejak 10 tahun lalu alias sejak era Presiden SBY.

SBY hingga anak buahnya pun tak mau tinggal diam atas 'lemparan bola-bola panas' yang dikirimkan Jokowi. Berikut ulasannya:

SBY Minta Para Menteri di Eranya Sabar

Beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi pernah menyindir pemerintahan sebelumnya. Kali ini terkait harga BBM khususnya wilayah timur Indonesia 3,5 tahun lalu yang mencapai Rp 60 ribu perliter. Sedangkan pada eranya subsidi sudah dicabut tapi harga BBM bisa seragam.

SBY tidak terima dengan kritikan yang dilontarkan Presiden Jokowi. Dalam akun twitternya, SBY mengatakan kritikan Presiden Jokowi itu menyalahkan pemerintah yang dia pimpin waktu itu.

"Pak Jokowi intinya mengkritik & menyalahkan kebijakan subsidi untuk rakyat & kebijakan harga BBM, yang berlaku di era pemerintahan saya. *SBY*," cuit SBY pada Mei 2018.

Ia meminta para menteri dan pejabatnya untuk tetap sabar dengan kritikan Presiden Jokowi yang membandingkan harga BBM di era dia dengan Presiden Jokowi yang berhasil dengan BBM 1 harga.

"Saya minta para mantan menteri & pejabat pemerintah di era SBY, para kader Demokrat & konstituen saya, TETAP SABAR. *SBY*," cuit SBY.

Utang IMF Lunas di Era SBY

Presiden ke-6 RI, SBY juga dibuat gerah dengan pernyataan Presiden Jokowi dalam sebuah media massa terkait utang Indonesia yang belum lunas ke Dana Moneter Internasional (IMF). Padahal, menurutnya, utang tersebut telah dilunasi pada tahun 2006 lalu.

"Saya terpaksa menanggapi dan mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi menyangkut utang Indonesia ke IMF. Kemarin, tanggal 27 April 2015 (di sebuah media massa) yang intinya adalah Indonesia masih pinjam uang sama IMF. Berarti kita masih punya utang kepada IMF. Maaf, demi tegaknya kebenaran, saya harus mengatakan bahwa seluruh utang Indonesia kepada IMF sudah kita lunasi pada tahun 2006 yang lalu. Keseluruhan utang Indonesia terhadap IMF adalah USD 9,1 miliar, jika dengan nilai tukar sekarang setara dengan Rp 117 triliun, dan pembayaran terakhirnya kita lunasi pada tahun 2006, atau 4 tahun lebih cepat dari jadwal yang ada. Sejak itu kita tidak lagi jadi pasien IMF," tulis SBY dalam akun Facebook-nya, Selasa (28/4/2015) lalu.

Lanjut dia, Indonesia memang benar masih memiliki utang ke luar negeri tetapi bukan kepada IMF. Utang ke negara-negara sahabat itu telah ada sejak era Presiden Soekarno.

"Jika yang dimaksudkan Presiden Jokowi, Indonesia masih punya utang luar negeri, itu benar adanya. Utang Indonesia ada sejak era Presiden Soekarno. Meskipun, ketika saya memimpin Indonesia (2004-2014) rasio utang terhadap GDP terus dapat kita turunkan. Jika akhir tahun 2004 rasio utang terhadap GDP itu sekitar 50,6 persen, di akhir masa jabatan saya tinggal sekitar 25 persen," ujarnya.

"Tetapi kalau yang dimaksudkan Pak Jokowi bahwa kita masih punya utang kepada IMF, hal itu jelas keliru. Kalau hal ini tidak saya luruskan dan koreksi, dikira saya yang berbohong kepada rakyat, karena sejak tahun 2006 sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa Indonesia tidak berutang lagi kepada IMF," pungkas dia.

Jokowi Lempar Tanggung Jawab

Terbaru Presiden Jokowi mengatakan persoalan kasus tunggakan polis pembayaran kepada nasabah yang membelit PT Asuransi Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun lalu alias era SBY. Meski diakui tak ringan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini.

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam 3 tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini. Ini bukan masalah yang ringan," ujar Jokowi kepada wartawan di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat, Amir Syamsuddin memberikan pembelaan terhadap SBY. Ia merasa Jokowi seharusnya tidak melemparkan tanggung jawab kepada pemimpin terdahulu. Tindakan tersebut tak menunjukkan perilaku yang baik.

"Perilaku melemparkan tanggung jawab bukanlah perilaku terpuji. Seyogianya secara profesional seorang pemimpin mendalami dahulu persoalan dan masalah Jiwasraya dan tidak berperilaku defensif," jelas Amir saat dihubungi merdeka.com, Jumat (20/12).

Demokrat Sebut Jokowi Cari Aman

Dalam kasus yang membelit PT Asuransi, politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean juga membela SBY. Ferdinand menuding Presiden Joko Widodo sengaja membawa-bawa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus gagal bayar polis Jiwasraya. Ferdinand menyebut Jokowi membawa pemerintahan SBY agar merasa aman dan nyaman.

"Bahkan kadang-kadang kami berpikir mungkin pak Jokowi menyampaikan ini karena beliau merasa bahwa ketika membawa-bawa nama pak SBY, beliau merasa jadi aman dan nyaman dari semua masalah yang ada," ujar Ferdinand di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/12).

Dia bilang Jokowi tengah menyandarkan masalahnya kepada pemerintahan SBY, dengan cara lempar tanggung jawab. Ferdinand menyebut, jejak keuangan Jiwasraya 2005-2011 baik dan tidak rugi. Sementara penurunan laba Jiwasraya baru terjadi sekitar tahun 2017-2018.

"Kalaupun mestinya ada masalah, seorang pemimpin tak seharusnya melempar permasalahan ke pemerintahan masa lalu," kata Ferdinand.