Terungkap Penyebab Polri Kurangi Pengamanan TPS Luar Negeri dari 24 Jadi 12
Krishna meminta personel yang bertugas untuk tetap bersiap menghadapi persoalan di lapangan.
Krishna meminta personel yang bertugas untuk tetap bersiap menghadapi persoalan di lapangan.
Terungkap Penyebab Polri Kurangi Pengamanan TPS Luar Negeri dari 24 Jadi 12
Mabes Polri telah merilis total 12 titik Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) yang akan diberikan bantuan pengamanan langsung dari 11 personel kepolisian dalam rangka pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2024.
“Divisi Hubungan Internasional dalam konteks Operasi Mantap Brata mempunyai kewajiban dan amanah untuk melaksanakan pengamanan TPSLN,” kata KadivHubinter Polri, Irjen Krishna Murti dalam papar di Garuda Hall, Pusat Misi Internasional Divhubinter Polri, Serpong, Banten, Senin (29/1)
Namun demikian, Krishna mengakui jika 12 titik TPSLN tersebut merupakan hasil rekonstruksi anggaran dari Mabes Polri. Dimana, pihaknya sedianya telah menyiapkan total 24 titik TPSLN.
“Kami pada awalnya merencanakan ada 24 wilayah yang menjadi pengamanan. Namun karena konstruksi anggaran yang belum bisa tercukupi semua, maka kami atas arahan dari Mabes Polri, hanya menyiapkan pengamanan di 12 lokasi,” jelas Krishna.
Meski begitu, Jenderal Bintang Dua tersebut tetap meminta kepada para personel yang bertugas untuk tetap bersiap menghadapi berbagai persoalan yang mungkin ditemukan saat di lapangan.
Karena total 1.750.474 daftar pemilih tetap (DPT) yang cukup banyak tersebar di 12 TPSLN, yani; 1. Singapura; 2. Kuala Lumpur, Malaysia; 3. Johor Bahru, Malaysia; 4. Taipei; 5. Hongkong; 6. Jeddah, Arab Saudi;
Kemudian, 7. Sydney, Australia; 8. Kinabalu, Malaysia; 9. Tawau, Malaysia; 10. Penang, Malaysia; 11. Den Haag, Belanda; dan 12. Kuching, Malaysia.
“Faktanya teman-teman akan menghadapi pemilih yang tidak terdaftar dalam Dapat. Hanya sedikit, tapi ingin memberikan kontribusi, menunaikan kewajibannya dan haknya sebagai warga negara. Nah itu akan jadi problem sendiri yang dihadapi rekan-rekan,” tuturnya.
“Rencana pengamanan agar sesuai protokol yang telah disiapkan dan bisa diadaptasi dengan protokol international,” tutup Krishna.
