TII kritik DPR soal rekomendasi KPK

Merdeka.com - Transparency International Indonesia (TII) mengkritik DPR yang mengeluarkan rekomendasi terhadap KPK melalui Pansus Angket. Rekomendasi yang dikritik khususnya terkait permintaan kepada KPK untuk menaikkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI).

Dengan mengeluarkan rekomendasi itu seolah-olah DPR bukan bagian dari masalah korupsi. Mengingat hasil survei TII pada 2016 menunjukkan, DPR adalah lembaga terkorup. Demikian disampaikan Sekjen TII, Dadang Trisasongko, Minggu (18/2).

"Rekomendasi Pansus DPR soal menaikkan CPI kepada KPK seolah-olah DPR bukan bagian dari masalah korupsi di Indonesia dan bukan bagian dari solusi. Menempatkan seolah-olah urusan korupsi di Indonesia hanya urusan KPK," jelasnya dalam diskusi publik 'Merespons Rekomendasi Pansus Angket KPK' di Kantor TII, Pejaten, Jakarta Selatan.

TII menilai selama ini KPK telah sangat efektif bekerja khususnya dalam penindakan dan pencegahan. Seharusnya hal itu juga diikuti pemerintah dan legislatif khususnya dalam pembenahan sistem dalam rangka memberantas korupsi.

Menurutnya, kendati KPK sampai jungkir balik melakukan penegakan hukum, tapi jika tidak dibantu pemerintah dan DPR dalam pembenahan sistem, maka korupsi tetap sulit diberantas. Dadang juga mempertanyakan peran parpol selama ini dalam mencegah bagaimana agar kader-kadernya tidak terjerat korupsi.

Dalam membantu pemberantasan korupsi, DPR bisa melaksanakan melalui fungsi legislasi. Salah satunya memperjuangkan UU tentang perampasan aset.

"Kita belum punya UU progresif tentang perampasan aset. Masyarakat sipil sudah ajukan itu kira-kira tujuh tahun yang lalu tentang pentingnya perampasan aset," ujarnya.

Dadang mengatakan TII akan segera merilis CPI 2017 pada 22 Februari mendatang. Pada tahun 2016, skor CPI Indonesia berada pada angka 37. Tren CPI di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir kecenderungannya naik, satu sampai dua poin. (mdk/fik)