Tim 9 sebut Polri lebih cepat tangani kasus Abraham daripada begal
Merdeka.com - Tim 9 yakin proses hukum yang sedang dijalankan Polri terhadap dua eks-pimpinan KPK dan pendukungnya adalah upaya kriminalisasi. Keyakinan itu didasari dari kecurigaan cepatnya proses hukum kepada Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dibandingkan penanganan kasus pembegalan dan perampokan, padahal kasus tersebut baru saja dilaporkan ke Bareskrim Polri.
"Dilapor-lapor dan polisinya sedang rajin pula. Sedangkan laporan mengenai pembegalan, perampokan ya, butuh waktu lama. Bisa setahun tidak diapa-apain. Sekarang cepat sekali. Ini apa ini. Ini yang didefinisikan sebagai kriminalisasi itu," ujar Jimly sebelum menemui JK di Kantornya, Selasa (10/3).
Jimly berharap presiden dan wapres dapat melihat ini lebih dalam. Menurut Jimly, penyebutan kriminalisasi bukan suatu istilah melainkan memang ada permasalahan yang serius dialami lembaga antikorupsi di Indonesia ini.
-
Kapan Abraham Samad menjabat Ketua KPK? Ketua KPK Selama menjabat sebagai Ketua KPK periode 2011-2015, Samad membongkar sejumlah kasus besar.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
"Jadi jangan melihat kriminalisasi sebagai suatu istilah. ini bukan soal tata bahasa. Ini masalah serius. Nah, ini yang mau kita diskusikan kita mau sampaikan dengan presiden juga kepada wapres. Supaya Bapak presiden dan wapres melihat masalahnya lebih lengkap lebih utuh supaya tidak nanti mengeluarkan statement yang nanti disalahpahami," ujarnya.
Jimly berharap presiden dan wapres tidak memberikan pernyataan yang dapat disalahpahami oleh rakyat. Terlebih pernyataan JK beberapa waktu lalu juga memberikan angin segar bagi kepolisian untuk terus melakukan kriminalisasinya kepada KPK dan pendukungnya,
"Pertama jangan seolah-olah ada perbedaan kepada presiden dan wakil presiden. Kedua jangan malah seperti memberi angin itu tidak akan menyelesaikan masalah. Memberi angin kepada kepolisian. Jadi nanti pulang dari sini kami juga akan ke Komnas HAM kami juga mengundang pihak dari Polri ke Komnas HAM supaya kasus mengenai somasi kepada Komnas HAM bisa di-clear-kan. Karena ini lembaga negara, jadi masa para penyidik bisa mensomasi institusi negara," pungkasnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Samad, penetapan tersangka yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap pimpinan tertinggi KPK sudah benar dan tidak perlu diperdebatkan.
Baca SelengkapnyaDalam surat itu, Ade menerangkan, bahwa pihaknya meminta Ditjen Imigrasi melakukan pencelakaan terhadap Firli Bahuri untuk 20 hari ke depan.
Baca SelengkapnyaKPK belum bisa menyampaikan penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus apa.
Baca SelengkapnyaKapolri menegaskan agar anak buahnya bersikap profesional dalam menangani kasus itu.
Baca SelengkapnyaAlexander mengatakan, saat melakukan tangkap tangan, tim dari KPK sudah mendapatkan setidaknya dua alat bukti.
Baca SelengkapnyaSahroni membandingkan bedanya kecepatan proses hukum di KPK dan Polda Metro Jaya terkait pemerasan oleh pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaSamad mengaku bersyukur akhirnya kejahatan yang selama ini dilakukan Firli bisa terungkap.
Baca SelengkapnyaMantan Ketua KPK Abraham Samad mendesak agar sejumlah kasus yang berhubungan dengan keluarga mantan Jokowi agar dapat segera diusut.
Baca SelengkapnyaKepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan
Baca SelengkapnyaAnies mengatakan aparat penegak hukum sering kali mengusut kasus yang sudah lewat
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti penanganan perkara tersebut.
Baca Selengkapnya