Tolak Bayar Fee ke Pejabat Pemkab Bekasi, Konsultan Meikarta Buat Cerita Diintai KPK

Merdeka.com - Sidang kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (27/3). Sejumlah fakta persidangan terkuak, seperti upaya konsultan proyek menghindari tagihan dari Pemkab Bekasi menggunakan nama KPK.

Terdakwa yang sudah divonis majelis Hakim, Henry Jasmen kembali dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin dan sejumlah pejabat Pemkab Bekasi.

Henry menuturkan bahwa ia sempat mengaku-ngaku sudah diawasi KPK untuk menghindari permintaan uang oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Pencegahan pada Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Asep Buchori terkait fee penerbitan izin alat proteksi kebakaran.

Penagihan itu tidak terlepas dari komitmen pemberian fee sebesar Rp 1 miliar dalam empat tahap. Adapun cerita dibuntuti KPK ia sebut disampaikan melalui telepon.

"Saya membicarakan itu (dibuntuti KPK) supaya enggak dikejar-kejar lagi (oleh Asep). Saya bicarakan, saya buat cerita, saya mengarang cerita diintai KPK dan sebagainya," ucap Henry menjawab pertanyaan pengacara terdakwa Sahat MBJ Nahor yang menjabat Kepala Dinas Damkar.

Diketahui, pemberian kepada Dinas Damkar sebesar Rp 1 miliar memang dilakukan dengan 4 tahapan. Tahap pertama diberikan sebesar Rp 200 juta, tahap kedua Rp 300 juta.

Sementara tahap ketiga setelah dibumbui narasi diintai KPK, Henry Jasmen tetap memberikan pada bulan berikutnya atau bulan Juli 2018. Pengakuan Henry uang yang diberikan kepada Asep sebesar Rp 250 juta. Terakhir pemberian keempat diberikan sebesar 22 ribu SGD.

Di tempat yang sama, Jaksa KPK menanyakan soal sumber uang yang digunakan untuk mengurus perizinan Meikarta.

Terdakwa yang dihadirkan sebagai saksi adalah Fitradjadja Purnama yang juga rekan dari Henry Jasmen. Namun, Fitradjaja sempat beberapa kali mengaku tak tahu sumber uang suap tersebut.

Jaksa kemudian bertanya soal pemberian kepada Daryanto yang kala itu menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi. Dalam dakwaan Neneng, Daryanto disebut menerima Rp 500 juta.

"Saya tidak tahu sumbernya dari mana. Itu darj Henry. Tapi saat itu, seperti yang disampaikan dalam persidangan lalu, memang ada sejumlah permintaan," jawab Fitradjadja.

Jaksa kemudian beralih menanyakan soal pemberian ke Dinas PUPR Bekasi. Fitradjadja menyebut pemberian ke Dinas PUPR berawal dari permintaan Jamaludin dengan menyebut nominal Rp 4 miliar untuk izin-izin yang diurus di Dinas PUPR untuk masterplan, blok plan sampai site plan. Hanya saja, realisasi yang terjadi hanya sebesar Rp 2 miliar.

"Dari mana sumber uangnya? Sumber-sumber uang itu, disampaikan oleh Henry dari mana?" tanya jaksa kepada Fitradjaja.

"Untuk urusan izin Meikarta," jawab Fitradjadja.

"Meikarta proyek Lippo Cikarang?" tanya jaksa.

"Ya. Lippo Cikarang," Fitradjadja menimpali.