Tolak Impor Beras, Sekjen PDIP Sebut Banyak Pemburu Rente
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut banyak pemburu rente sudah bersiaga ketika menanggapi rencana impor satu juta ton beras oleh Kementerian Perdagangan.
"Menteri Perdagangan tidak boleh melakukan suatu tindakan yang pragmatis hanya untuk impor. Saya tahu di belakang impor itu banyak pemburu rente," katanya ketika melakukan gerakan tanam pohon di Waduk Rawa Lindung, Jakarta Selatan, Minggu (21/3). Seperti dilansir Antara.
Semangat yang perlu dilakukan saat ini adalah membangun kedaulatan pangan di dalam negeri karena Indonesia memiliki sumber pangan melimpah.
-
Siapa yang mengumpulkan beras? Bupati Banyuwangi saat itu, R. Oesman Soemodinoto, menjadi ketua komite yang mengurus pengumpulan beras dan proses pemberangkatan kapal ke India.
-
Bagaimana DPR ingin membantu mengatasi mahalnya beras? 'Untuk itu, kami ingin mendorong pemerintah supaya terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga beras,' ungkap Puteri.
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Apa yang dilakukan Menteri Pertanian dalam meningkatkan produksi beras? 'Pak Mentan mendorong untuk dipercepat penanaman kembali. Setelah panen langsung dilakukan olah tanah menggunakan traktor, mekanisasi pertanian modern sehingga mempercepat penanaman kembali,' tuturnya.
-
Kenapa Bulog impor beras? Selanjutnya menyikapi bahaya El Nino yang berdampak pada kelangkaan pasokan, Bulog juga ditugaskan menambah pasokan dari importasi.
Untuk itu, sejak 1 tahun terakhir partai berlambang banteng dengan moncong putih itu melakukan gerakan menanam tanaman pengganti beras, di antaranya umbi-umbian, ketela, sukun, dan pisang.
"Karena itulah sikap PDIP, kami menolak impor beras," katanya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana melakukan impor beras sebanyak satu juta ton karena pasokan berkurang.
Rencana kebijakan impor beras itu pun mengundang polemik. Bulog mencatat stok beras saat ini mencapai sebesar 869.151 ton.
Stok itu terdiri atas stok komersial sebesar 25.828 ton dan cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 843.647 ton.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada konferensi pers virtual pada hari Jumat (19/3) menyebutkan sekitar 270.000 ton beras yang diimpor pada tahun 2018 diperkirakan turun mutu.
Jumlah stok saat ini dikurangi jumlah beras yang turun mutu, menurut dia, stok beras Bulog diperkirakan menjadi 500.000 ton.
Sementara itu, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras periode Januari—April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton.
Namun, menurut Menteri Perdagangan, penyerapan gabah petani oleh Bulog juga rendah, atau hingga pertengahan Maret 2021 mencapai sekitar 85.000 ton. Penyebabnya, kata dia, di antaranya karena gabah basah akibat musim hujan.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Dukung Perangi Bandit Pangan
Baca SelengkapnyaMegawati ingin para petani menikmati hasil kerjanya, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras
Baca SelengkapnyaBanyak oknum penimbun beras yang ingin meraup keuntungan di tengah kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaMegawati mengingatkan pemerintah mengenai ancaman krisis pangan ke depan.
Baca SelengkapnyaHal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca SelengkapnyaHenry menilai, prosedur impor beras saat ini masih memerlukan rantai administrasi yang panjang.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempercepat impor beras di tengah ancaman dampak El Nino yang menyebabkan kemarau panjang.
Baca SelengkapnyaErick menekankan bahwa kebijakan impor yang akan ditempuh pemerintah melalui Perum Bulog akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Baca Selengkapnya"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka bicara keras saat rapat dengan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan dan Bulog.
Baca SelengkapnyaBayu menegaskan tidak ada alasan bansos pangan menyebabkan stok beras di ritel modern menjadi lebih sulit.
Baca SelengkapnyaPembentukan Pansus, kata Andi Akmal, diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal skandal mark up impor beras.
Baca Selengkapnya