Usai Aksi 299, DPR pertimbangkan usulan tolak Perppu Ormas
Merdeka.com - DPR telah mendengarkan masukan dari demonstran yang melakukan Aksi 299 kemarin. Massa aksi dalam orasinya menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta kebangkitan PKI disampaikan.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, pihaknya pasti akan mendengarkan aspirasi masyarakat tersebut. Di mana nantinya menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan terkait Perppu tersebut.
"Tentu masukan yang kita terima ini akan kita jadikan pertimbangan untuk memberikan keputusan ke depannya," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (30/9).
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
Selain itu, dia mengapresiasi, seluruh pihak karena Aksi 299 yang digelar di depan Gedung DPR berjalan aman, tertib dan damai. Ini dapat menimbulkan citra positif bagi bangsa Indonesia.
"Kita berikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk peserta aksi yang menjaga ketertiban, dan aparat keamanan yang menjaga aksi kali ini menjadi tertib," jelasnya.
Taufik menilai aksi yang berjalan damai itu semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjamin kebebasan hak berekspresi tiap warganya. Ini menjadi nilai tambah bagi Indonesia, karena citra positif tersebut diharapkan berkorelasi positif bagi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Saya mengapresiasi aparat keamanan yang membentuk pasukan Asmaul Husnah terlihat sekali sisi humanisnya," tutupnya.
Seperti diketahui, aksi demonstrasi 299 yang digelar, Jumat (29/9) ini, meminta DPR untuk menolak Perppu nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dan menolak kebangkitan PKI. Massa aksi bahkan sempat menggelar Salat Jumat bersama di depan Gedung DPR.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaDasco mengimbau kepada massa aksi agar menjaga kondusivitas dalam melakukan unjuk rasa.
Baca SelengkapnyaDPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca SelengkapnyaMasinton menegaskan pemerintah dan DPR harus mendengar suara rakyat dan mahasiswa.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Arteria Dahlan dan Masinton Pasaribu keluar Gedung DPR untuk menemui demonstran.
Baca SelengkapnyaBambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.
Baca SelengkapnyaDalam demo kemarin, sejumlah anggota DPR menemui massa yang menolak RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, tatanan sistem pemerintahan yang baik harus dibangun melalui pengawasan yang kuat.
Baca Selengkapnya