Follow
Usulan dana saksi dibiayai APBN, parpol diminta tak jadi benalu dan bebani negara
Merdeka.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Aziz Syamsudin mengungkap nominal pengajuan anggaran dana saksi untuk partai politik di Pemilu 2019. Komisi II DPR mengajukan dana saksi dimasukkan ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019. Dana yang diajukan sebesar Rp 3,9 triliun dan masuk dalam usulan prioritas Komisi II DPR dalam rapat Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah.
Analis Politik Exposit Strategic Arif Susanto menolak usulan Komisi II DPR untuk memasukkan dana saksi dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Menurutnya, dana saksi harus bersumber dari anggaran partai politik peserta kampanye.
"Partai politik tidak seharusnya menjadi benalu yang membebankan kebutuhan-kebutuhan mereka pada negara," ujar Arif di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/10).
-
Mengapa pemilu 2019 penting? Pemilu 2019 menjadi pemilu dengan jumlah pemilih terbanyak dalam sejarah Indonesia.
-
Apa partai pemenang pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
-
Apa peran partai politik dalam memilih Wapres? Namun peranan Partai Politik, hanya sekadar memberi saran, tidak dominan seperti dalam Pilpres kali ini dalam memutuskan calon.
-
Apa yang dipilih di pemilu 2019? Pemilu 2019 menandai pemilihan presiden keempat dalam era reformasi Indonesia. Dalam pertarungan presiden, terdapat dua pasangan calon utama, yaitu Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin, dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
-
Apa itu Pemilu? Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Partai apa yang menang Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
Arif mengatakan, jika pembiayaan saksi bersumber dari APBN, secara otomatis negara harus menyediakan anggaran tambahan. Ini hanya menguntungkan para elite partai politik. Sementara, elite partai politik cenderung tak peduli pada kualitas pemilu.
"Tambahan anggaran tampaknya hanya akan meningkatkan inefisiensi dalam pemilu. Penggelontoran uang negara cenderung menguntungkan elite parpol," kata dia.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. Dia mengatakan, soal anggaran dana saksi, pemerintah mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sesuai amanat UU Pemilu, alokasi anggaran pelatihan saksi dimasukkan dalam anggaran Bawaslu.
"Dalam UU Pemilu, dana saksi itu tidak dimasukkan. Jadi sesuai ketentuan UU Pemilu itu dana saksi hanya untuk pelatihan," ungkapnya.
Askolani menjelaskan, pemerintah mengalokasikan Rp 16 triliun di APBN 2018, dan Rp 24,8 di 2019 untuk dalam mendukung pelaksanaan pemilu serentak 2019. Pemerintah hanya menjalankan sesuai Undang-Undang.
"Tentunya untuk 2019 dan 2018 itu semua sesuai amanat UU Pemilu kita laksanakan untuk pelatihan saksi," ucapnya.
Reporter: Fahrur RozieSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anies menjelaskan bahwa pembiayaan kegiatan politik perlu direformasi. Karena partai politik membutuhkan dana operasional.
Baca Selengkapnya
""Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak," kata Ganjar.
Baca Selengkapnya
Selain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.
Baca Selengkapnya
Memasuki tahun politik, para partai politik mulai melakukan kampanye.
Baca Selengkapnya
Luluk menilai jika hal yang disampaikan Anies merupakan pengetahuan umum sebaiknya diabaikan saja.
Baca Selengkapnya
Menurut Prabowo, Zulhas adalah orang yang suka sedekah.
Baca Selengkapnya
Anies juga berjanji memberikan hadiah atau reward kepada masyarakat berperan dalam memburu koruptor.
Baca Selengkapnya
Menurut Ganjar, hal itu bisa mengerem potensi penyalahgunaan bansos.
Baca Selengkapnya
Mega meminta agar masyarakat tidak kesemsem, karena diberikan bansos.
Baca Selengkapnya
Anies sebelumnya berbagai partai tersandera kekuasaan untuk memasukkannya sebagai kader atau anggota.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca Selengkapnya
Mega pun meminta agar masyarakat tidak tertipu dengan bansos yang diberikan oleh pemerintah.
Baca Selengkapnya