![Rapat Kejutan DPR Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Ada Poin 'Kuasa' Presiden](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/5/15/1715734982706-9th9s.jpeg)
![Rapat Kejutan DPR Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Ada Poin 'Kuasa' Presiden](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/5/15/1715734982706-9th9s.jpeg)
Isi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah. Sebelumnya berbunyi jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34.
"Semula berbunyi paling banyak 34 kementerian, kemudian diusulkan perubahannya menjadi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," kata TA Baleg dalam rapat di Ruang Baleg, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera setuju jika jumlah kementerian diserahkan kepada presiden. Selain itu, menurutnya, setiap presiden memiliki tantangan ketika memimpin negeri.
Saat ini diketahui muncul isu penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sejalan dengan itu muncul wacana revisi UU Kementerian Negara.
Baleg DPR kembali menggelar rapat membahas revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus menyinggung rencana revisi revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP, Putra Nababan menyampaikan sikap fraksinya terkait revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf setuju dengan perubahan UU Kementerian Negara, dalam Rapat Baleg DPR, Kamis (16/5).
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi DPR menggelar rapat membahas perubahan UU no 39 tahun 2008 tentang kementerian negara.
Baca SelengkapnyaDalam rapat tersebut sempat terjadi debat panas antara anggota komisi I DPR dengan BSSN.
Baca SelengkapnyaSaat pembacaan DIM mengenai tata cara pengangkatan gubernur dan wakil gubernur, satu ruangan tertawa
Baca SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024, Selasa, 5 Maret 2024
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin meminta Sesjen Wantannas mendekati Presiden Terpilih Prabowo Subianto di pemerintahan ke depan
Baca Selengkapnya