JK menyebut, presidential Threshold (PT) atau ambang batas seharusnya tidak 20%.

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Dalam sistem ini, pemilih memberikan suaranya kepada partai politik, bukan kandidat individual.

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Di antara tahun 1955 hingga Pemilu 1999, Indonesia sempat mengimplementasikan sistem pemilu proporsional tertutup.

Pakar hukum menilai putusan MK ini baik bagi demokrasi dan bisa mencegah monopoli pencalonan kepala daerah.

MK dianggap menyelamatkan wajah demokrasi Indonesia dengan menolak permohonan PDIP agar sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup

Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.

Menurut Cak Imin, sejatinya pesta demokrasi dibuat senyaman dan seaman mungkin

Hasto ingin agar segala sesuatunya harus dicermati serta harus dikaji dengan bersamaan.

Mahkamah Konstitusi putuskan mengubah aturan Undang-Undang Pilkada mengenai aturan pencalonan kepala daerah.

Fraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.