Follow
Walhi Nyatakan Mosi Tidak Percaya pada Jokowi dan DPR
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Nur Hidayati ikut menyayangkan pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah. Terlebih, RUU Cipta Kerja mendapat berbagai penolakan dari masyarakat.
"Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan puncak pengkhianatan negara terhadap hak buruh, petani, masyarakat adat, perempuan, dan lingkungan hidup serta generasi mendatang," tutur Nur dalam keterangannya, Selasa (6/10).
Menurut Nur, pengesahan yang dilakukan secara senyap dan tergesa-gesa ini pada akhirnya akan melanggengkan ketimpangan dan laju kerusakan lingkungan hidup.
-
Apa saja isi poin penting dalam RUU Kementerian Negara? Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden nantinya bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
-
Apa saja perubahan krusial di RUU Desa yang disahkan? 'RUU Desa yang disepakati terdiri 26 angka perubahan. Secara garis besar, sejumlah perubahan krusial dalam RUU Desa yang disahkan ini yaitu ihwal ketentuan Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa yang menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali masa jabatan,' kata Supratman.
-
Apa arti perayaan Hari Buruh? Hari Buruh atau May Day diperingati setiap tanggal 1 Mei di seluruh dunia. Momen tersebut dapat menjadi wujud apresiasi untuk perjuangan kaum buruh di berbagai negara.
-
Apa yang dirayakan di Hari Buruh? Tujuan tersebut adalah memberi kesempatan bagi para buruh untuk memberikan penghormatan dan pengakuan terhadap peran pekerja dalam banyak hal seperti pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan penting bagi masyarakat.
-
Kenapa Ratu Sinuhun membuat undang-undang kesetaraan? Mengutip beberapa sumber, Ratu Sinuhun melihat potensi perempuan yang tidak kalah besarnya dengan laki-laki. Maka dari itu, perempuan sangat pantas jika disetarakan dengan laki-laki. Bahkan, semua itu dia buktikan sendiri dengan popularitasnya yang lebih besar ketimbang suaminya.
-
Siapa yang menyepakati 5 RUU ini? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
"Pilihan mengesahkan RUU yang tidak mencerminkan kebutuhan rakyat dan lingkungan hidup merupakan tindakan inkonstitusional. Hal ini yang membuat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden, DPR dan DPD RI," jelas dia.
Percepat Kerusakan Lingkungan Hidup
Nur mengatakan, Walhi mencatat beberapa hal krusial dalam ketentuan RUU Cipta Kerja terkait isu agraria. Ketentuan tersebut semakin melanggengkan dominasi investasi dan mempercepat laju kerusakan lingkungan hidup.
"Seperti penghapusan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin usaha, reduksi norma pertanggungjawaban mutlak dan pertanggungjawaban pidana korporasi, perpanjangan masa waktu perizinan kehutanan dan perizinan berbasis lahan. RUU Cipta Kerja justru mengurangi dan menghilangkan partisipasi publik dalam ruang peradilan dan perizinan kegiatan usaha," bebet Nur.
Walhi menegaskan, pengesahaan RUU Cipta Kerja ini merupakan persekongkolan jahat proses legislasi yang mengabaikan kepentingan hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Ini merupakan bentuk keberpihakan negara pada ekonomi kapitalis, yang akan memperparah kemiskinan dan hilangnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
"Satu-satunya cara menarik kembali mosi tidak percaya yang kami nyatakan ini hanya dengan cara negara secara sukarela membatalkan pengesahan RUU Cipta Kerja," terang Nur.
Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Khususnya agraria, yang tak mencerminkan pemerintahan Jokowi bekerja untuk melindungi
Baca Selengkapnya
Mega bahkan sampai mempertanyakan ke Mahfud MD yang merupakan mantan ketua MK.
Baca Selengkapnya
Said menegaskan, masyarakat harus bergerak turun ke jalan dan jangan kembali sebelum kedaulatan rakyat berhasil diambil kembali.
Baca Selengkapnya
Aktivis Aksi Kamisan ke-836 menyoroti tidak terealisasinya janji-janji keadilan bagi korban pelanggaran HAM selama 10 tahun berkuasa.
Baca Selengkapnya
Demonstrasi menolak pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang oleh DPR, Kamis (22/08/2024) kemarin, sukses menarik perhatian dunia internasional.
Baca Selengkapnya
Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keresahannya terkait potensi kecurangan Pemilu 2024
Baca Selengkapnya
Walhi DKI Jakarta menyoroti adanya dewan kawasan aglomerasi dalam RUU DKJ
Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada dinilai menguntungkan individu atau kelompok tertentu sehingga dianggap merupakan bentuk korupsi kebijakan.
Baca Selengkapnya
Seruan mogok nasional digelorakan pada peringatan Hari Buruh Internasional.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.
Baca Selengkapnya
Ribuan buruh dari sejumlah aliansi itu mengepung Patung Kuda di berbagai sisi saat berunjuk rasa memperingati May Day atau Hari Buruh, pada 1 Mei.
Baca Selengkapnya