Wamenkumham: Pola Pikir Hukum Pidana Sarana Balas Dendam, Itu Salah!

Merdeka.com - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Wamenkumham RI) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, pola pikir masyarakat terkait hukum pidana perlu diubah. Yakni, pandangan hukum pidana sebagai sarana balas dendam.

"Pola pikir masyarakat itu harus diubah karena masih memandang hukum pidana sebagai sarana balas dendam. Itu salah," kata Edward Hiariej, seperti diberitakan Antara, Rabu (24/11).

Edward Hiariej menyampaikan hal itu ketika menanggapi masukan dari Amnesty Chapter Universitas Airlangga Pradnya Wicaksana yang mengatakan bahwa negara, dalam hal ini aparat penegak hukum, memiliki tendensi atau 'hobi' menghukum masyarakat.

Eddy, sapaan akrab Edward Hiariej, menekankan bahwa bukan hanya aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses memberikan pidana kepada warga yang bersalah, melainkan juga masyarakat yang memberi laporan kepada polisi, khususnya terkait dengan perkara yang sesungguhnya dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang terkait melalui diskusi atau jalan damai.

"Sedikit-sedikit lapor polisi. Ini karena mindset yang ada di dalam otak masyarakat maunya menghukum. Jadi, harus diperbaiki bersama," ucapnya.

Ia menyarankan agar masyarakat menggunakan jalur kekeluargaan atau jalur damai ketika suatu permasalahan bisa selesai tanpa melalui proses hukum, khususnya terkait dengan penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang meliputi pasal-pasal pencemaran nama baik.

"Kalau bisa diselesaikan secara damai, janganlah masuk ke proses hukum," kata Eddy.

Dalam kesempatan yang sama, Eddy juga melakukan koreksi terkait dengan istilah kriminalisasi yang acap kali digunakan oleh publik untuk menggambarkan orang-orang yang terjerat UU ITE dan menjalani penindakan oleh aparat kepolisian.

Kriminalisasi, kata Eddy, adalah proses di legislatif untuk menyatakan suatu perbuatan yang bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana.

Oleh karena itu, dia berpandangan bahwa selama ini penggunaan istilah kriminalisasi dalam setiap kasus UU ITE tidaklah tepat.

"Yang benar itu bukan kriminalisasi, melainkan aksi pemolisian," tuturnya.