Wiranto nilai politik identitas ancaman bagi persatuan bangsa

Merdeka.com - Jelang pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, suhu politik di Indonesia kini semakin memanas. Bahkan, saat ini sudah mulai masuk kepentingan-kepentingan yang menggunakan politik identitas, sebagai instrumen untuk memenangkan Pemilu.

"Kalau kita tidak waspada, kita bisa terseret dalam arus politik identitas dan itu bagian dari ancaman bagi persatuan kita sebagai bangsa," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan sambutan dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Wawasan Kebangsaan bertema Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Generasi Muda Guna Menghadapi Ancaman Radikalisme di Era Global di Universitas Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (4/8).

Pada acara tersebut, Wiranto mengimbau semua pihak agar tidak ada lagi adu fitnah, adu cacian, adu membuka aib masing-masing, karena hal tersebut tidak baik.

"Tapi kita harus adu kualitas, adu kemampuan untuk memahami masalah bangsa dan pemecahannya bagaimana," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam kembali menegaskan pentingnya netralitas aparatur negara dan juga TNI-Polri. Dia kemudian berceria ketika posisinya sebagai Panglima ABRI yang membawahi TNI dan Polri, di mana dirinya memiliki peluang besar untuk menjadi Presiden, namun hal tersebut tidak dilakukan.

"Militer dalam sejarah Indonesia tidak pernah mengabdi pada kekuasaan. Panglima yang ambisinya mengambil alih itu tidak benar. Karena memang tradisi kita untuk membela bangsa dan negara," tegas Wiranto.

Terkait hal tersebut, dia mengaku bahkan sempat mendapat teguran dari beberapa kerabatnya, karena menolak kesempatan untuk menjadi presiden.

"Banyak yang bilang Pak Wiranto itu bodoh, 98 tidak mau jadi presiden, tapi 2004 bisa merebut Partai Golkar untuk menjadi Cawapres, lalu kalah pula. Lalu mendirikan Partai Hanura dan sekarang diserahkan ke orang lain. Tapi tidak apa-apa, itu sesuatu yang saya bela dilihat dari sisi hati saya dalam mengabdi kepada bangsa dan negara," urai Wiranto.

Acara yang digagas dan dilaksanakan Desk Wawasan Kebangsaan Deputi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam tersebut juga dihadiri Kepala BNPT yang diwakili Deputi Kerja sama Internasional BNPT Irjen Pol Hamidan. Dalam acara tersebut, Hamidan mengingatkan bahaya radikalisme yang masuk ke kampus kampus.

Sementara itu dalam penutupan acara tersebut, Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Arief P Moekiyat menyatakan apresiasinya kepada Rektor Universitas Mataram yang bersinergi, dan menghadirkan sekitar 2.000 mahasiswanya untuk mendapatkan pembekalan nilai-nilai Pancasila.

"Bela negara tidak harus angkat senjata seperti TNI dan Polri, tapi cukup dengan menyebarkan berita positif dan mencegah penyebaran berita negatif di media sosial," tegas Arief Moekiyat.

Arief Moekiyat mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Rektor Universitas Mataram Prof. Dr. H. Lalu Husni yang telah menghadirkan 2.000 orang civitas akademika Unram, dan perwakilan dari kampus se-Lombok.