Ambang batas nasional: Kejahatan politik luar biasa!

Merdeka.com - Jika sembilan partai politik di DPR dan pemerintah sepakat untuk menerapkan ambang batas nasional untuk pemilu DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, maka mereka sesungguhnya sedang melakukan pembunuhan politik yang luar biasa. Inilah kesepakatan jahat partai-partai politik di DPR yang dibenarkan pemerintah.

Mengapa demikian? Berikut penjelasannya!

Yang dimaksud dengan ambang batas nasional adalah ambang batas yang ditetapkan berdasar perolehan suara nasional. Perolehan suara nasional adalah perolehan suara untuk memilih anggota DPR. Jadi ambang batas nasional itu tidak lain adalah ambang batas pemilu DPR.

Masalahnya adalah ambang batas nasional atau ambang batas pemilu DPR itu akan digunakan untuk menyaring pemilihan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Itu artinya, jika ambang batas nasional disepakati, maka partai politik yang lolos di DPR itulah yang akan menguasai kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Data hasil Pemilu 2009 menunjukkan, sembilan partai politik yang lolos di DPR tidak semuanya memiliki kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Sebaliknya, banyak partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR memiliki kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Sebagai contoh, Pemilu 2009 meloloskan 16 partai politik di DPRD Sumatera Utara dan 14 partai politik DPRD Kota Makassar. Itu artinya jika ambang batas nasional diterapkan, di DPRD Sumatera Utara ada 7 partai yang harus 'ke laut', sementara di DPRD Makassar ada 5 partai yang harus ditendang.

Apakah itu berarti ambang batas untuk pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tidak boleh dilakukan? Tentu saja boleh, MK sudah menyatakan itu: pembuat undang-undang berhak menggunakan ketentuan ambang batas. Masalahnya adalah, salah penerapan!

Ambang batas nasional tentu saja hanya berlaku bagi pemilu DPR. Sedang jika mau menerapkan ambang batas DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, ya dibikin ambang batas untuk pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Artinya, setiap wilayah pemilihan (nasional, provinsi dan kabupaten/kota) punya ambang batas sendiri-sendiri.

Jika tidak punya ambang batas sendiri-sendiri, mengapa dalam pemilu pemilih diberi surat untuk pemilihan anggota DPRD provinsi (warna biru) dan surat suara untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota (warna putih)? Mengapa tidak cukup satu surat suara saja!

Jadi, penerapan ambang batas nasional untuk memilih anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota itu menghilangkan atau setidaknya merusak keaslian suara pemilih. Sebab pemilih memilih anggota DPRD provinsi (melalui surat suara warna biru) dan memilih anggota DPRD kabupaten/kota (melalui surat suara warna putih), tetapi keterpilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota ditentukan oleh pemilihan DPR (surat suara warna kuning).

Jelas hal itu melanggar konstitusi. Pertama, Pasal 22E ayat (3) berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali." Sedangkan Pasal 27 ayat (1) menegaskan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." (mdk/lia)