Cerita Anggota DPR Syok, Dapat WA Warganya Sudah Tiga Hari Tak Bisa Beli Beras

Merdeka.com - Sebuah pesan elektronik masuk ke ponselnya. Isinya bikin hati terenyuh. Seorang warga Citeureup, Kabupaten Bogor meminta uang untuk membeli beras. Dalam pesan itu, pria tersebut mengaku sudah tiga hari tidak makan karena tak mampu beli beras.

Anggota DPR, Mulyadi merasa miris. Warga yang tinggal tak jauh dari Istana Bogor dan Jakarta, masih saja ada yang kelaparan.

"Keberpihakan negara terhadap masyarakat desa seperti hanya seremonial retorika saja," kata Mulyadi saat dihubungi merdeka.com, Rabu (7/9).

Dalam sejumlah kesempatan, Mulyadi yang juga anggota Komisi V DPR ini meminta pemerintah untuk memperhatikan masyarakat desa. Dia juga mengkritik alokasi anggaran Kementerian Desa yang dinilai kurang untuk menyejahterakan masyarakat desa.

"Di daerah saya terbukti ada masyarakat desa tak bisa beli beras, tidak makan tiga hari. Datang dengan kondisi memprihatinkan. Saya tampak gagah anggota DPR RI, menggunakan jas, disumpah untuk memperjuangkan dapil, tiba-tiba di-SMS warga minta uang hanya untuk beli beras, miris sekali," jelas dia.

Tak ingin ada warganya menderita, Mulyadi pun mengirimkan tim untuk membantu orang tersebut. Tak cuma memberikan uang, dia juga mencarikan solusi agar orang tersebut mendapatkan pekerjaan. Sehingga bisa menafkahi keluarga.

Sekali lagi, dia mengkritik pemerintah yang terjebak konsep seremonial dan retorika dalam mengimplementasikan program di daerah khususnya masyarakat desa.

Sebagai anggota Banggar DPR, dia juga telah protes kepada pemerintah untuk mengalokasikan lebih anggaran kepada Kementerian Desa. Sebab, saat ini, anggaran Kemendes kecil sehingga sulit untuk bekerja optimal.

"Ekspektasi Kemendes tinggi, tapi dikasih kendaraan dengan CC di bawah seribu. Kita berharap mereka improvisasi dengan CC kendaraan 3 ribu," tegas Politikus Gerindra ini.

Mulyadi juga menyinggung tentang dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan masyarakat desa. Belum lagi, dampak dari kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah.