Demokrat Bali persilakan Pasek bergabung ormas Anas
Merdeka.com - DPD Partai Demokrat Bali tidak melarang anggota partainya, Gede Pasek Suardika ikut bergabung ke ormas PPI (Perhimpunan Pergerakan Indonesia). Ormas tersebut didirikan oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.
Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta mengatakan, tidak ada larangan bagi kader partainya untuk mengikuti sebuah organisasi. "Siapa saja boleh gabung sepanjang itu bukan parpol atau organisasi terlarang," katanya di Denpasar, Selasa (17/9).
Menurut Mudarta, status Pasek di Partai Demokrat saat ini hanya lah anggota biasa dan sudah tidak lagi memiliki jabatan strategis di struktur kepengurusan. Meski demikian, Pasek belum melayangkan pemberitahuan soal rencana akan bergabung dengan PPI.
-
Siapa saja yang menolak pembentukan Kementerian Agama? Pada sidang PPKI 19 Agustus 1945 lagi-lagi pembentukan Kementerian Agama diusulkan, tetapi hanya 6 orang yang menyetujui. Beberapa tokoh penting justru menolak usulan ini. Siapa saja? Ada Johannes Latuharhary yang mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendidikan. Rupanya usul tersebut didukung seorang wakil Islam dari Lampung, yaitu Abdul Abbas. Selain itu, Iwa Kusumasumatri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama. Hanya saja, karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Penolakan juga datang dari tokoh pendidikan Taman Siswa, yaitu Ki Hadjar Dewantara. Beliau lebih suka urusan-urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri.
-
Siapa yang dilarang AS? Amerika Serikat juga telah mengurangi pasokan chip high-end untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Tiongkok. Diberitakan bahwa otoritas regulasi di AS telah melarang Samsung untuk memasok chipset Exynos dengan teknologi 7nm atau yang lebih rendah kepada perusahaan-perusahaan di Tiongkok.
-
Mengapa Anwar Usman dilarang terlibat? Sehingga, Anwar Usman dilarang terlibat dalam menghadapi sengketa pilpres 2024. 'Iya betul (tanpa Anwar Usman). Ini untuk pilpres yang pasti. Kalau pilpres ini perintah dari keputusan Majelis Kehormatan MK.
-
Siapa yang menolak dinasti politik? Abu Bakar pun turut menolak secara tegas konsep dinasti politik. Hal ini terlihat dari ungkapan Abu Bakar menjelang wafatnya.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Siapa yang menjadi oposisi? Oposisi sendiri adalah lawan kata dari koalisi dalam politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah oposisi merupakan partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa.
"Dia belum ada komunikasi ke kita," ujar Mudarta.
Meski demikian, Mudarta menyambut bail langkah yang diambil Pasek. "Biar sikap yang diambil jelas, tidak abu-abu lagi," imbuh dia.
Pernyataan ini berseberangan dengan keputusan DPP Partai Demokrat yang melarang kadernya masuk menjadi anggota dalam ormas bentukan Anas. Tak hanya itu, Ketua Harian DPP Partai Demokrat mengancam akan memberikan sanksi jika ada anggota yang membandel.
"Saya tegaskan itu tidak boleh," ujar Ketua Harian Syarief Hasan, di Kantor Presiden, Istana Negara, Jakarta, Selasa (17/9).
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
NasDem meminta Anies tidak memilih calon wakil presiden karena tokoh tersebut punya partai politik.
Baca SelengkapnyaMaman mengatakan, Golkar dan PAN saja masuk tanpa pamit. Tiba-tiba datang dan malah mengumumkan Koalisi Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya"Jadi politik Aceh saat ini sangat dinamis dan sangat modern,” kata Wakil Ketua DPP Partai Nurlis Effendi
Baca SelengkapnyaIa juga menegaskan, bahwa dengan adanya kegiatan tersebut bisa menimbulkan gesekan antara ormas dan masyarakat lokal.
Baca SelengkapnyaAhok menanggapi pertanyaan adanya kemungkinan koalisi antara paslon 03 dengan paslon 01 jika ada putaran kedua
Baca SelengkapnyaAnies sebelumnya berbagai partai tersandera kekuasaan untuk memasukkannya sebagai kader atau anggota.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrat sebelumnya resmi mencabut dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden dan keluar dari koalisi bersama Partai NasDem.
Baca SelengkapnyaAnies sudah bertemu dengan elite-elite PDIP beberapa waktu lalu
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, rencana membuat partai atau ormas tidak lama akan dilakukannya dengan melihat dinamika gerakan perubakan semakin hari semakin besar di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKubu Ganjar Pranowo membuka pintu bagi Partai Demokrat apabila ingin bergabung.
Baca SelengkapnyaPartai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak jika Anies Baswedan menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.
Baca SelengkapnyaBasarah menilai, hal tersebut tidak menjadi tolak ukur untuk maju di Pilkada Jakarta.
Baca Selengkapnya