Demokrat Jelaskan Alasan Pilih Walkout saat Paripurna RUU Cipta Kerja
![Demokrat Jelaskan Alasan Pilih Walkout saat Paripurna RUU Cipta Kerja](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2020/10/06/1228323/540x270/demokrat-jelaskan-alasan-pilih-walkout-saat-paripurna-ruu-cipta-kerja-rev-1.jpg)
Merdeka.com - Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengungkap alasan Fraksi Partai Demokrat walk-out dari rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja. Benny mengatakan, tidak ada kesempatan lobi-lobi padahal dua fraksi menolak RUU Ciptaker. Menurutnya, pimpinan DPR sewenang-wenang tak memberikan kesempatan Fraksi Demokrat untuk bicara.
Benny menjelaskan, keputusan musyawarah mufakat diambil jika semua anggota dalam rapat paripurna setuju. Tetapi, karena ada dua fraksi menolak seharusnya bisa melakukan voting.
"Di sidang ini, kan ada dua fraksi yang tidak setuju RUU Ciptaker disahkan. Sesuai mekanisme tatib, kasih kesempatan lobby dulu supaya ada kesamaan pandangan. Kalau lobby tidak dicapai, kita voting. Tadi, pimpinan sewenang-wenang, tidak memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan," ujar Benny dalam keterangannya, Selasa (6/10).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Bagaimana cara kerja demokrasi di Indonesia? Ideologi Demokrasi Macam ideologi di dunia berikutnya adalah ideologi demokrasi. Ideologi inilah yang dianut pemerintah Indonesia sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan.Jadi bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Suara rakyat akan diwakili oleh dewan yang diberi nama dewan perwakilan rakyat.Selain itu, dalam proses berjalannya suatu negara maka akan diadakan pemilihan umum yang berfungsi untuk memilih legislatif (Perwakilan rakyat) dan eksekutif (pemerintah) yang akan saling bersinergi dalam membangun negara.
-
Apa yang dimaksud dengan kata-kata diam dalam konteks ini? Kata-kata diam adalah salah satu cara yang efektif untuk menggambarkan bagaimana kita diam apa makna di balik diamnya kita.
-
Bagaimana seharusnya kegiatan kepemudaan Partai Golkar dilakukan? Ilham menambahkan, acara diskusi merupakan jiwa kader Golkar di semua tingkatan. Ia mengapresiasi kegiatan diskusi yang digelar oleh para pemuda Partai Golkar. Namun, Ilham mengingatkan, setiap kegiatan kepemudaan Partai Golkar seharusnya diketahui dan mendapatkan izin dari pengurus DPP Partai Golkar.
Secara substansi, Partai Demokrat menolak RUU Cipta Kerja sejak awal. Dua alasan tersebut mendorong Fraksi Demokrat walk-out ketika rapat paripurna.
"RUU ini tidak punya urgensi apa pun di tengah rakyat Indonesia sedang menderita. Rakyat sedang kesusahan akibat Covid-19, kok tega-teganya pemerintah membuat rancangan undang-undang yang tidak relevan dengan kebutuhan dan kesulitan masyarakat saat ini, lalu mendukung pengesahannya di paripurna," jelasnya.
Lebih lanjut, Demokrat sejak awal meminta pembahasan RUU Cipta Kerja di Baleg ditolak. Supaya pemerintah fokus penanganan Covid-19 dan memiliki waktu lebih luas untuk mendalami Omnibus Law tersebut.
"Supaya ada proses diskusi di tingkat Panja (Panitia Kerja) yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep. Ini kan sama sekali tidak. Dalam Panja, pembahasan RUU hanya ketok saja, ketok saja, tidak ada diskusinya," ujar Waketum Partai Demokrat ini.
RUU Cipta Kerja juga dinilai lebih banyak mengakomodir kepentingan pebisnis. Kelompok rentan seperti nelayan, petani, pekerja, UMKM, sama sekali tidak diperhatikan.
Demokrat ketika masuk kembali ke Panja RUU Cipta Kerja meminta klaster ketenagakerjaan dikeluarkan. Karena mendengar masukan dari kalangan pekerja dan federasi buruh, hak pekerja tidak diperhatikan dalam RUU tersebut.
"Yang paling nyata adalah ketentuan tentang pesangon, misalnya. Pesangon itu sesuai undang-undang eksisting adalah 32 kali gaji. Ini dipotong, pengusaha hanya tanggungjawab 16 kali. Lalu pemerintah dikasih tanggungjawab 9 kali, itu pun mekanismenya asuransi. Bayangkan, duit dari mana pemerintah bayar itu, apalagi dalam situasi ekonomi sulit ini," jelasnya.
Demokrat, menurut Benny, tidak memiliki waktu untuk melakukan lobi-lobi karena waktu yang sempit.
"Bagaimana pula kami mau lobby, pembahasannya main ketok-ketok aja. RUU ini dibuat hanya untuk melayani kepentingan dan keserakahan pengusaha-pengusaha yang menurut kami berada di lingkaran oligarki kekuasaan saat ini," ucapnya.
"Jangan atas nama Covid, pengusaha-pengusaha, pebisnis-pebisnis ini memanfaatkan kondisi, memaksa DPR dan Pemerintah mengesahkan undang-undang yang menguntungkan mereka. Bayangkan, setelah ini akan ada PHK habis-habisan dan dengan undang-undang ini, pesangon akan dibayar jauh lebih murah!" pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![Demokrat Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Revisi UU Kementerian](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/16/1715833906954-sdp2hi.jpeg)
Dalam UU yang berlaku saat ini, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur tentang jumlah kementerian.
Baca Selengkapnya![Deretan Mantan Menteri Jokowi Tolak RUU Pilkada, Jadi Demonstran Turun ke Jalan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/23/1724373034014-e9gap.jpeg)
Dua eks menteri Jokowi di Kabinet Kerja ikut turun ke jalan menjadi demonstran menyampaikan aspirasi menuntut penolakan revisi UU Pilkada.
Baca Selengkapnya![Said Didu Demo RUU Pilkada Depan MK: Tahun '98 Konstitusi Dikuasai Lembaga Resmi, Sekarang Dikuasai Keluarga](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/22/1724301381106-v2bp4.jpeg)
Said menegaskan, masyarakat harus bergerak turun ke jalan dan jangan kembali sebelum kedaulatan rakyat berhasil diambil kembali.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
![Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/29/1709204363165-2zu1c.jpeg)
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca Selengkapnya![Tolak Politik Dinasti, Ribuan Mahasiswa di Jember Demo Kawal Putusan MK](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/23/1724410391862-28kbrg.jpeg)
Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan menentang upaya revisi UU Pilkada, Jumat (23/8).
Baca Selengkapnya![Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/3/6/1709720874069-36ai8.jpeg)
Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca Selengkapnya![Tak Terbujuk Rayu Kekuasaan, PDIP dan PKS Bisa Jadi Oposisi Kuat di Parlemen Gabung Kekuatan Sipil](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/13/1715600939661-wkpss.jpeg)
PDIP dan PKS punya pengalaman menunjukan kekuatan di parlemen asal konsisten tetap menjadi oposisi dan tidak terlibat dalam pembicaraan bagi-bagi jatah menteri.
Baca Selengkapnya![Demokrat akan Patuhi Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/5/30/1717055323517-5uybt.jpeg)
Demokrat saat ini tengan mempelajari Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah.
Baca Selengkapnya![Polres Rohil Deklarasi Tertib Berlalu Lintas Demi Pemilu Damai 2024](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/1/21/1705833529846-fq8zp.jpeg)
Deklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya