Demokrat: Semangat Omnibus Law sama Seperti Program SBY Dulu
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syariefuddin Hasan memastikan, tidak ada pembicaraan mengenai kans bergabung koalisi pemerintahan saat pertemuan dengan Partai Golkar di Cikeas, Jawa Barat, Kamis (5/3). Pertemuan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya membahas RUU Omnibus Law.
"Enggak. Kami hanya bicara masalah bagaimana bisa bekerja sama dengan membangun bangsa ini dengan posisi berbeda. Golkar di dalam, kami di luar. Untuk kepentingan rakyat kami dukung," ujar Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3).
SBY, menurut Syarief, banyak memberikan masukan kepada pemerintah mengenai Omnibus Law. SBY ingin Presiden Joko Widodo dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan. Sebab, Demokrat melihat belum maksimal.
-
Siapa yang menyatakan Demokrat tidak akan rujuk? Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Bagaimana Nurdin Halid menanggapi wacana Jokowi bergabung dengan Golkar? 'Pak Jokowi bergabung dengan Golkar hal yang bagus. Tapi tunggu dulu, beliau ingin bergabung dengan Golkar dengan tangan terbuka sangat menerima, karena beliau sangat dekat dengan Golkar,' ucapnya.
-
Apa itu koalisi di bidang politik? Penggunaan istilah 'koalisi' dalam bidang politik ini ternyata dapat merujuk pada sebuah strategi khusus guna meraih kedudukan dalam pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah 'koalisi' memiliki arti kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen.
-
Kenapa Jokowi bergabung dengan Golkar? 'Kita perhatikan saat ini, meskipun putaran pileg atau pilpres ini belum selesai Jokowi secara gesit dan tangkas sudah mempersiapkan series cawe-cawe putaran berikut untuk memanfaatkan instrumen parpol mana yang bisa 'ditunggangi' untuk tetap berkuasa,' kata Andreas Hugo, saat dikonfirmasi, Senin (11/3).
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
"Justru itu pak SBY ingin agar pemerintah dalam hal ini presiden atau Menko Perekonomian menjelaskan kepada masyarakat. Poin-poin apa saja sih. Karena kan domainnya di Menko Perekonomian," kata dia.
Syarief mengatakan, Fraksi Golkar di DPR lebih lanjut akan mengkomunikasikan dengan Fraksi Demokrat di DPR mengenai Omnibus Law.
Secara khusus, Demokrat setuju dengan semangat Omnibus Cipta Kerja yang sesuai dengan program SBY.
"Kalau masalah tenaga kerja ini katanya untuk meng-create lapangan pekerjaan, kalau itu sama dengan program pak SBY dulu strategi pembangunan pak SBY kan salah satunya adalah pro kepada bagaimana meningkatkan tenaga kerja, lapangan kerja," kata Syarief.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
SBY menilai ajakan PDIP dan Gerindra baik untuk transparansi politik
Baca SelengkapnyaMenteri aktif itu mengaku mendapat restu dari sosok pak lurah untuk membentuk koalisi baru bersama Partai Demokrat, PKS dan PPP.
Baca SelengkapnyaSBY menegaskan, apa yang sudah berjalan baik dari pemerintahan Jokowi harus dilanjutkan.
Baca SelengkapnyaMerapatnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai langkah rasional karena kesetaraan politik.
Baca SelengkapnyaDemokrat yang berada di luar pemerintahan dalam 10 tahun terakhir selama ini mengusung narasi perubahan.
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat darurat di Cikeas, Jumat 1 September 2023.
Baca SelengkapnyaSBY lebih memilih Prabowo Subianto-Gibran karena dinilai lebih siap memimpin Indonesia
Baca SelengkapnyaPartai Demokrat akan tetap menjalankan program yang baik dari pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaPertemuan SBY dan Jokowi didorong oleh para partai politik yang tergabung di KIM
Baca SelengkapnyaDjarot memastikan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDIP tetap terjalin
Baca SelengkapnyaDemokrat mendapatkan hikmah karena Anies akhirnya memutuskan meninggalkan AHY.
Baca SelengkapnyaPernyataan tersebut pernah dilontarkan oleh politikus Demokrat Andi Arief pada 2018 silam.
Baca Selengkapnya