DPD Juga Incar Kursi Ketua MPR

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga mengincar kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berdasarkan aturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), DPD mendapatkan satu kursi pimpinan di MPR.

"Kalau bisa kenapa tidak. Kalau tidak kenapa bisa," kata Ketua DPD, La Nyalla Mattaliti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10).

Meski demikian, La Nyalla menegaskan sampai saat ini belum ada pembicaraan dan lobi antar fraksi dengan DPD terkait kursi pimpinan MPR. Sebab, sampai saat ini DPD belum menyerahkan nama calon pimpinan MPR.

"Nanti dulu, Wakil Ketua MPR dari siapa dulu. Bisa Yorrys, Fadel, Bu Hemas atau Pak Jimly bisa Pak Dedi. Kita tunggu hasilnya setelah daftarkan dan pemilihan dulu siapa orangnya kita belum tahu," ungkapnya.

DPD Voting Nama Calon Pimpinan MPR

Pemilihan calon pimpinan MPR dari DPD akan dilakukan dengan pemungutan suara atau voting. Ketua DPD La Nyalla Mattaliti mengatakan, langkah ini diambil untuk mempercepat proses pemilihan.

La Nyalla menjelaskan, saat ini para anggota DPD masih membicarakan kandidat yang akan dipilih saat voting. Pembicaraan dilakukan secara sub wilayah. Dalam voting nanti, masing-masing sub wilayah akan mengirimkan satu nama calon.

Untuk sub wilayah Barat I, sudah keluar nama Dedi Iskandar. Untuk sub wilayah Timur I dan II ada nama Fadel Muhammad dan Yorrys. Menyisakan sub wilayah Barat II yang belum menentukan nama.

"Sekarang masih berlangsung di Barat II ya. Di sini sisa Pak Jimly dan GKR Hemas," jelas La Nyalla.

Menurutnya, tidak ada cara yang paling baik selain voting untuk mempercepat pemilihan pimpinan MPR perwakilan dari DPD. La Nyalla berharap nama perwakilan dari DPD bisa diserahkan malam ini pukul 20.00 WIB.

"Kalau musyawarah mufakat nanti tidak selesai. Lebih baik dilempar ke forum. Supaya tambah cepet karena kita mengejar calon kita dari DPD untuk pimpinan MPR," ucapnya.

Diketahui, rapat paripurna yang dialihkan ke rapat untuk memilih pimpinan MPR dari DPD sudah diskors sebanyak beberapa kali untuk membiarkan para sub wilayah DPD membahas nama perwakilan masing-masing. Saat ini rapat juga masih diskors untuk membahas perwakilan pimpinan MPR dari DPD.