DPR sentil penggunaan anggaran Asian Games 2018 yang tak transparan

Merdeka.com - Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (INASGOC) meminta anggaran penyelenggaraan Asian Games 2018 senilai Rp 4,5 triliun di luar venue pertandingan. Apabila disetujui, Rp 1,8 triliun akan digelontorkan usai pembahasan APBN-P 2017 yang dilakukan pekan depan.

Anggota Komisi X DPR Yayuk Basuki menyoroti anggaran sebesar itu. Dia meminta anggaran tersebut dikelola dengan transparan dan akuntabel.

"Kami sebagai anggota dewan Komisi X DPR RI yang membidangi olahraga mempunyai beberapa catatan yang perlu kita waspadai bersama terutama terkait dengan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara untuk kegiatan tersebut," kata Yayu dalam keterangan tertulis, Senin (10/7).

Asian Games XVIII 2018 akan digelar di Jakarta dan Palembang tahun depan. 45 Negara se-Asia akan mengirimkan sekitar 15.000 atlet untuk mengikuti 484 nomor pertandingan dari 44 cabang olahraga.

Sampai saat ini, kata Yayuk, INASGOC, yang dipimpin oleh Erick Thohir ini masih belum memberikan laporan penggunaan uang negara sebesar USD 45 juta atau sekitar Rp 600 miliar dari kegiatan yang bersumber dari APBN 2015 (PR Campaign USD 15 juta) dan dari APBN 2016 (Broadcasting Fee USD 30 juta).

Menurut dia, INASGOC juga belum memberikan penjelasan resmi tentang posisi terahir atas kebutuhan anggaran dan peruntukannya yang telah disetujui pemerintah.

"Selain itu, INASGOC juga belum menjelaskan realisasi arahan Ketua Dewan Pengarah yang juga Wapres RI terkait rencana efisiensi kepanityaan yang dianggap terlalu gemuk 200-an orang tidak termasuk 11.000 relawan Asian Games," kata Yayuk.

Perlu dijelaskan juga, kata dia, bagaimana akuntabiltas dan efisiensi bisa dilakukan oleh INASGOC sementara Perpres no. 48 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Asian Games 2018, telah memberikan ruang kepada INASGOC untuk dapat melakukan penunjukan langsung untuk pekerjaan hingga puluhan miliar rupiah.

Hal tersebut di atas hanya sebagian kecil dari banyak hal yang telah diminta beberapa kali sejak tahun lalu dan tidak diindahkan oleh INASGOC sampai saat ini.

"INASGOC seharusnya memberikan penjelasannya secara transparan sebelum pembahasan Rp 1,8 triliun pada APBN-P 2017 dilakukan. Agar publik dan stake holder olahraga juga dapat mengawasi bersama mengingat anggaran ini juga berasal dari uang rakyat," tutup Yayuk. (mdk/rnd)