Biaya Hosting MotoGP Mandalika Masih Belum Dibayarkan, Ekonom: Indonesia Bisa Malu!
Pemprov NTB tidak sanggup bayar hosting fee MotoGP Mandalika sebesar Rp 231 Miliar. Bagaimana kelanjutannya?
Seri Mandalika GP MotoGP dijadwalkan berlangsung pada 27-29 September 2024. Meskipun waktunya semakin dekat, biaya penyelenggaraan untuk seri Indonesia ini, yang mencapai Rp 231,29 miliar, masih belum dilunasi.
Wirawan Ahmad, Asisten III Setda NTB, percaya bahwa pemerintah pusat akan mengerti situasi APBD Pemprov NTB. Ia menyatakan bahwa jika ada alokasi dana yang besar untuk suatu acara, hal itu dapat mengganggu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Anggaran sebesar Rp 231 miliar merupakan jumlah yang sangat signifikan bagi daerah. Kami percaya bahwa pemerintah pusat juga menyadari kondisi APBD kita, yang mana APBD Provinsi NTB juga mendapatkan evaluasi dari pemerintah pusat. Dengan demikian, jika ada alokasi dana yang besar untuk suatu acara, hal ini dapat mempengaruhi kebijakan pusat,” jelas Wirawan, seperti yang dilaporkan oleh Antara pada Kamis (29/8/2024).
Sebelumnya, Pemprov NTB telah menginformasikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa mereka tidak mampu membayar biaya penyelenggaraan MotoGP 2024. Wirawan menekankan bahwa APBD NTB 2024 direncanakan untuk lebih fokus pada pendanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024 serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Respon dari Analis Ekonomi
Menurut Dr. Muhammad Firmansyah, seorang pengamat ekonomi dan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram), biaya hosting fee yang mencapai Rp 231 miliar merupakan angka yang cukup besar. Ia menekankan bahwa MotoGP Mandalika harus tetap dilaksanakan.
"Biaya penyelenggaraan dapat ditanggung melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga bisnis lainnya, termasuk PT ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation). Semua pihak harus bersikap terbuka terhadap hal ini," kata Firmansyah di Mataram, NTB pada Selasa (27/8/2024).
Firmansyah juga menyatakan bahwa panggung MotoGP akan menjadi ujian bagi kredibilitas Indonesia dan berpotensi membuat negara ini dipermalukan di tingkat internasional.
"Dunia akan berasumsi bahwa (Indonesia) ingin menyelenggarakan acara tetapi kekurangan dana. Tentu saja, hal ini akan memalukan bagi negara," tambahnya.
Pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membahas sisa anggaran yang tersedia dan jumlah yang mungkin dapat dialokasikan, agar GP Mandalika tetap dapat dilaksanakan di NTB.
Ancaman Denda
Biaya penyelenggaraan MotoGP memang sangat tinggi, mencapai Rp 231 miliar. Namun, jika tidak mampu membayar, akan ada beberapa konsekuensi yang harus dihadapi. Ini termasuk kewajiban untuk membayar denda yang mencapai ratusan miliar Rupiah, serta dampak terhadap kelangsungan MotoGP Mandalika di masa mendatang.
“ITDC jelas perlu berpikir keras. Bagaimana cara mendapatkan biaya hosting di waktu yang sangat terbatas seperti ini? Jika tidak melakukan pembayaran, mereka akan dikenakan biaya sebesar 75 persen dari biaya hosting oleh pihak Dorna. Akibatnya, total yang harus dibayar bisa mencapai ratusan miliar. Selain itu, ada kemungkinan konsekuensi lain yang muncul, seperti keberlanjutan acara di Mandalika di masa depan yang bisa dipertanyakan,” ungkapnya.
Sebelumnya, seluruh biaya GP Mandalika 2022 ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Untuk MotoGP Mandalika 2023, Kemenparekraf memberikan bantuan dengan membayar biaya hosting sebesar Rp 78,8 miliar dalam bentuk iklan Wonderful Indonesia.
