Golkar dukung pemutaran film G30S/PKI di seluruh Indonesia

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa II (Jateng dan DIY) Partai Golkar Bambang Soesatyo ikut merespon penggerebekan kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta karena diduga menggelar Diskusi soal mengungkap tragedi 1965 dan PKI. Bamsoet sapaan akrabnya ini, mengimbau agar isu soal PKI dihentikan.

Namun, Bamsoet menyatakan, Partai Golkar mendukung pemutaran film G30S/PKI. Tujuannya memberitahu generasi sekarang soal pengkhianatan yang dilakukan PKI terhadap negara.

"Jadi Golkar pada posisi yang mendukung dan mendorong pemutaran film G30S/PKI di seluruh Indonesia untuk mengingatkan pernah ada pengkhianatan di negara ini, bukan pemberontakan," kata Bamsoet di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9).

Orang lain juga bertanya?

Bamsoet tak mau mempersoalkan ada bagian film yang dianggap tidak sesuai dengan fakta. Akan tetapi, kata Bambang, yang terpenting maksud dari pemutaran film G30S/PKI adalah menyampaikan perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam menumpas PKI.

"Itu urusan yang mempersoalkan. Bagi Golkar jelas posisinya dari awal kita berjuang menumpas PKI bersama dengan TNI," tegasnya.

Sebelumnya, rencana TNI menggelar pemutaran film G30S/PKI menjadi polemik. Panglima TNI Jenderal TNIGatot Nurmantyo menyatakan tidak peduli terhadap polemik pemutaran film sejarah pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada 30 September 1965 yang dikenal dengan istilah Gerakan 30 September atau G30S/PKI.

"(Ya) Perintah saya, mau apa memangnya," jawab Gatot Nurmantyo saat dikonfirmasi wartawan terkait instruksi gerakan nonton bareng film G30S/PKI di seluruh jajaran hingga tingkat Kodim-Koramil-Babinsa, usai ziarah Makam Proklamator Soekarno di Blitar, Senin.

Dia kemudian menjelaskan sekilas maksud dan tujuan instruksinya kepada seluruh jajaran TNI guna memobilisasi kegiatan nobar film G30S/PKI karya sineas Arifin C Noer pada 1984 tersebut.

Menurut Gatot, apa yang dia perintahkan selaku Panglima TNI adalah melaksanakan sekaligus menyebarluaskan fakta-fakta nilai sejarah pada generasi muda. "Biarin saja (ada polemik). Yang bisa melarang saya hanya pemerintah. (Kalau ada) Polemik dan ada penentangan dari berbagai pihak itu, 'emangnya gue pikirin'. Politik dalam negeri apa dikatakan silakan," ujarnya.

(mdk/rnd)