Hindari suap, DPR minta KPU dan Bawaslu perketat pengawasan internal

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperketat pengawasan kepada anggotanya, agar terhindar dari suap dan politik uang. Anggota kedua penyelenggara pemilu itu harus memiliki integritas yang kuat.

Hal itu dikatakan Taufik menanggapi kasus Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut Heri Hasan Basri dan Komisioner KPU Garut Ade Sudrajat yang ditangkap Tim Satgas Anti Money Politics Bareskrim Mabes Polri. Diduga, kasus itu bermula dari dugaan suap dari calon bupati yang tidak lolos.

"Kasus penangkapan yang menimpa anggota KPU dan Bawaslu itu tentu menjadi tamparan keras bagi kedua lembaga itu. Seharusnya, KPU dan Bawaslu bebas dari suap dan politik uang jelang Pilkada Serantak 2018 ini. KPU dan Bawaslu harus lebih ketat mengawasi anggotanya," kata Taufik dalam siaran persnya, Senin (26/2).

Politisi PAN itu menambahkan, kasus suap kepada KPU dan Bawaslu dapat menjadi preseden buruk dan mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Kendati tak dipungkiri, posisi KPU dan Bawaslu rawan terhadap godaan suap, namun Taufik yakin, seluruh anggotanya mampu untuk tidak tergoda.

"Anggota KPU dan Bawaslu harus menjaga integritasnya, dan tidak terjebak dalam godaan suap. Sebagai penyelenggara pemilu, keduanya juga harus fokus dalam persiapan dan pelaksanaan pemilu. Apalagi Pilkada Serentak 2018 diselenggarakan tak lama lagi," pesan Taufik.

Sebelumnya dikabarkan, Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Jawa Barat, Heri Hasan Basri, dan Komisioner KPU Garut, Ade Sudrajat, ditangkap polisi pada Sabtu (24/2), karena diduga telah menerima suap dalam bentuk uang dan mobil dari seorang calon bupati.

Mereka berdua ditangkap petugas dari Tim Satgas Anti Money Politics Bareskrim Mabes Polri dan Satgasda Polda Jawa Barat, serta Polres Garut. Akhirnya Bawaslu memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri.