Ini penjelasan DPR soal anggaran kasur sampai Rp 12 miliar

Merdeka.com - Anggaran pembelian kasur sebesar Rp 12 miliar itu diungkap oleh Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Sabtu (22/8). Uchok mengatakan publik mempertanyakan kepada ketua DPR, untuk apa beli kasur.

"Masak DPR mau beli tempat tidur kasur, memang anggota dewan itu mau tidur atau mau bekerja?" tukasnya.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Roem Kono menanggapi hal tersebut, dia mengaku tidak tahu soal anggaran itu. Dia berdalih, hal itu merupakan urusan Sekjen DPR.

"Itu domain dari kesekjenan DPR. Kita itu tidak berwenang, dan sejauh ini tidak terlihat masalah kok," ucap Roem Kono ketika dihubungi merdeka.com, Sabtu (22/8).

Roem tetap bersikukuh bahwa hal tersebut bukan wewenang Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR melainkan domain kesekjenan DPR.

"Sekali lagi itu kesekjenan, dalam pengelolaan, ya urusan kesekjenan DPR," tandasnya.

Dia menegaskan, jika memang ada mark up (penyimpangan anggaran) dalam pengadaan kasur maka pelakunya penyimpangan bisa dikenakan pidana.

"Kalau itu ada korupsinya tangkap saja, kalau itu ada penyelewengan tangkap saja," tegas Roem.

Politikus senior Golkar itu malah balik bertanya apa yang dipermasalahkan dengan harga kasur itu. "Kamu cek harga kasur di pasaran, berapa harganya, kan masing-masing merek ada harganya. Kasur banyak merek kalau dana itu di-mark up ya sudah usut," paparnya.

Roem juga menjelaskan, selama ini anggaran operasional tahunan DPR dikelola oleh pihak sekjen DPR yang mekanismenya menjadi domain pihak eksekutif.

"Langsung saja, kenapa pusing-pusing dan tangkap itu pelakunya. Saya belum mempelajari itu, kami akan meninjau itu semuanya. Itu bukan urusannya kita (Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR) selama itu tidak menjadi kasus ya tidak mempersoalkan, saya hanya kontrol pengawasan saja," pungkasnya.

Sebelumnya, DPR tengah berupaya mengegolkan 7 proyek yang masuk dalam Pencanangan Penataan Kawasan Parlemen dengan membangun museum, alun-alun demokrasi, perpustakaan, pusat kajian legislasi, dan gedung baru bagi para anggota dewan. Namun, prasasti yang sudah disiapkan batal diteken oleh Presiden Jokowi pada 14 Agustus lalu.