Jadi tersangka KPK, Atty tetap ikut Pilkada Cimahi
Merdeka.com - Wali Kota Cimahi, Atty Suharty dan suaminya M Itoc Tochija ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait dengan pembangunan Pasar Atas Baru tahap II di Cimahi, Jawa Barat. Status tersangka yang dikeluarkan lembaga antirasuah itu tidak serta merta menggugurkan pencalonan petahana pada Pilkada Februari 2017 mendatang.
Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto mengatakan, Atty Suharty masih memiliki hak pada Pilkada nanti sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau incrah.
"Kan kalau sudah ditetapkan tak bisa mundur. Kecuali meninggal dunia, berhalangan tetap," kata Harminus di Bandung, Sabtu (3/12).
-
Kenapa caleg terpilih harus mundur? Hal itu sesuai dengan UU Pilkada bahwa anggota DPR, DPD dan DPRD yang mendaftar sebagai calon kepala daerah harus mengundurkan diri dari jabatannya.
-
Apa dasar hukum Pilkada 2024? Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 di Indonesia merupakan perhelatan demokrasi yang diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan.
-
Mengapa MK menyetujui syarat capres dan cawapres pernah terpilih? Namun, dalam dalil penambahan, MK menyetujui syarat capres dan cawapres minimal pernah terpilih dalam Pemilu, termasuk kepala.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Apa yang ditetapkan KPU? 'KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,' ujar Mellaz saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (23/9).
-
Siapa yang menyatakan Cak Imin tak maju Pilkada? 'Gus Muhaimin tidak mungkin, ngapain (maju Pilkada Jatim),' ujar Jazilul di Jakarta, Sabtu (6/4). Ia menegaskan sampai saat ini tidak ada pembahasan mengenai Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin Iskandar) akan maju pada Pilkada Jatim.
Jika sudah memiliki keputusan hukum tetap, Atty yang diusung Golkar, PKS itu baru bisa dinyatakan tak bisa mengikuti ajang pemilihan Wali Kota Cimahi. Harminus menilai, saat ini baru penangkapan jadi prosesnya kemungkinan akan cukup panjang.
"Kita lihat perkembangannya, prosesnya cepat atau tidak tapi biasanya lama," ujarnya.
Pilkada Cimahi saat ini tengah memasuki masa kampanye. KPU menurutnya, tetap menyusun jadwal kampanye. Apakah hak kampanye digunakan atau tidak? "Itu tergantung tim pemenangan saja," jelasnya.
KPK mengamankan mantan Wali Kota Cimahi Itoch Tohija dan Wali Kota Cimahi Atty Suharty di kediaman mereka di Jalan Sari Asih IV Kecamatan Sukasari Kota Bandung Jawa Barat. Atty dinilai telah menerima suap Rp 500 juta dari proyek pasar atas Cimahi senilai Rp 6 miliar.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK beralasan tidak ingin mengganggu proses Pilkada Situbondo dan tidak ingin proses hukum dijadikan alat politik.
Baca SelengkapnyaKetua KPU membeberkan alasan kenapa caleg terpilih tidak perlu mundur jika maju di Pilkada
Baca SelengkapnyaPosisi KPK tidak dalam mencampuri pencalonan Karna Suswandi yang maju Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaMantan napi harus mempunyai jeda selama lima tahun setelah menjalani hukuman.
Baca SelengkapnyaHakim menilai status tersangka Firli dinyatakan sah dan tetap berlaku hingga sekarang.
Baca SelengkapnyaPDIP akan tetap mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Kalimantan Barat menolak praperadilan kuasa hukum HA.
Baca SelengkapnyaKPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya