Jurus mabuk Golkar tak bisa redam MKD sidangkan Setnov
Merdeka.com - Segala upaya dilakukan Partai Golkar untuk mengamankan Ketua DPR yang juga wakil ketua umumnya, Setya Novanto (Setnov), yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelaggaran kode etik, yakni mencatut nama presiden dan memalak saham dari PT Freeport Indonesia.
Dengan merotasi tiga anggotanya di MKD, Fraksi Patrai Golkar, sebagaimana juga keputusan Koalisi Merah Putih (KMP), ingin agar Setnov dibela habis-habisan. Jadilah tiga kader Golkar di MKD, yakni Kahar Muzakir (wakil ketua), Adies Kadir (anggota) dan Ridwan Bae (anggota), sebagai orang yang paling keras menentang Setnov disidangkan.
Bak mengeluarkan jurus mabuk, mereka justru masih mempertanyakan kedudukan hukum (legal standing) Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pelapor, kendati rapat pleno sudah beranjak pada penetapan sejumlah saksi untuk diperiksa.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Bagaimana cara Setyo Wahono berkampanye? Dalam berkampanye, Wahono sering mengadakan blusukan ke pasar-pasar yang ada di Bojonegoro. Di sana dia dengan sabar mendengarkan keluhan para pedagang, mengadakan diskusi, hingga membagikan cinderamata.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Bagaimana cara kader Golkar menghadapi perompak demokrasi? “Saya mengajak semua kader dan elit Partai Golkar selalu kompak untuk menghadapi perompak demokrasi yang bisa merusak tatanan dan keluhuran demokrasi yang telah kita bangun,“ tuntasnya.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
Bahkan, Kahar sampai berdiri dalam forum dan menggebrak meja demi memaksakan argumentasinya agar MKD tetap mempersoalkan legal standing Sudirman. Tindakan Kahar ini jelas dipersoalkan sejumlah anggota DPR lainnya.
Saat ditanya mengenai peristiwa gebrak meja itu, Kahar enggan berkomentar. Bahkan, dia menyebut apabila memberikan keterangan dia bisa saja dipecat.
"Tidak ada keterangan, kalau saya beri keterangan nanti saya bisa dipecat," kata Kahar sembari dikawal polisi di Gedung DPR, kemarin.
Sejurus dengan Kahir, Ridwan Bae tetap ngotot agar pelaporan Sudirman diverifikasi sebelum dilanjutkan ke persidangan.
Dia mengklaim apabila verifikasi tidak dilakukan secara mendalam, maka pengusutan dugaan pelanggaran kode etik Setnov menjadi tidak valid karena tak memiliki bukti yang tak cukup.
"Harus berlandaskan hukum, tidak cacat hukum dan berdiri di landasan hukum yang benar. Tidak boleh suatu keputusan landasannya melanggar hukum, tidak boleh asal-asalan membuat keputusan. Jangan yang penting ada keputusan, yang dibutuhkan keputusan formal dilindungi hukum," kata Ridwan kemarin.
Namun, jurus mabuk para kader Golkar itu harus kandas karena MKD memutuskan tetap melanjutkan persidangan etik terhadap Setnov. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil voting terbuka yang dilakukan anggota MKD.
Ketua MKD Surahman Hidayat membacakan dua alternatif voting. Alternatif pertama bagian A, melanjutkan persidangan dengan pengesahan jadwal persidangan. Bagian B, menuntaskan verifikasi.
Alternatif kedua bagian A, tidak melanjutkan persidangan dengan alasan tidak cukup verifikasi dan alat bukti. Alternatif bagian B melanjutkan rapat MKD dengan melakukan verifikasi.
Hasilnya, 11 orang berdiri dan memilih alternatif pertama. Hanya 6 orang yang memilih alternatif kedua. Hasil ini membuat alternatif kedua secara otomatis gugur.
"Berarti pilihan yang dipilih mayoritas adalah melanjutkan persidangan dengan pengesahan jadwal persidangan," ucap Surahman yang kemudian mengetok palu sebanyak tiga kali tanda telah disetujui.
Uniknya, Koalisi Merah Putih (KMP) yang sebelumnya akan membela Setnov habis-habisan tak kompak dalam kasus ini. PKS justru membelot dengan mendukung Setnov disidangkan.
Berikut 11 orang Anggota MKD yang memilih melanjutkan ke tahapan persidangan dan 6 anggota yang menolak:
Mendukung:
1. Surahman Hidayat (PKS)
2. M Prakosa (PDIP)
3. Junimart Girsang (PDIP)
4. Marsiaman Saragih (PDIP)
5. Akbar Faizal (NasDem)
6. Sjarifuddin Sudding (Hanura)
7. Sukiman (PAN)
8. Ahmad Bakri (PAN)
9. Guntur Sasono (Demokrat)
10. Darizal Basir (Demokrat)
11. Acep Adang Ruhiat (PKB)
Menolak:
1. Kahar Muzakir (Golkar)
2. Adies Kadir (Golkar)
3. Ridwan Bae (Golkar)
4. Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra)
5. Supratman (Gerindra)
6. Zainut Tauhid (PPP)
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kubu Ganjar-Mahfud mengungkap saksi yang mendapat intimidasi berasal dari klaster pejabat daerah.
Baca SelengkapnyaSelain mengganti majelis hakim, Nawawi meminta kepada majelis hakim agar kembali menahan Gazalba Saleh.
Baca SelengkapnyaUU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
Baca SelengkapnyaDalam konferensi pers, Idrus mendesak Airlangga segera melepas jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar
Baca SelengkapnyaAkbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.
Baca SelengkapnyaSikap JK dinilai senior Golkar terkait munaslub tidak konsisten kepada Airlangga dan Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Ketua Tim TDK Todung Mulya Lubis
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil-Suswono (RIDO) batal melayangkan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaArief Hidayat merasa dipermainkan pengacara dari PKB
Baca SelengkapnyaWaketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.
Baca SelengkapnyaTim Prabowo-Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024 keberatan, jika hakim konstitusi hendak memanggil empat menteri dari kabinet Jokowi untuk bersaksi
Baca SelengkapnyaPDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang.
Baca Selengkapnya