Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KASN Tegaskan PNS Harus Netral di Pemilu 2024

KASN Tegaskan PNS Harus Netral di Pemilu 2024 KASN diskusi PNS netral 2024. ©2023 Merdeka.com/antara

Merdeka.com - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto meminta seluruh ASN bisa menempatkan diri pada posisi netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

"Jika tidak, akan memengaruhi pelayanan publik ke depannya. Hal itu salah satu tantangan yang dihadapi Pancasila, di mana kita masih kerap berpotensi terpecah karena politik," kata Agus dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) bertema ‘Pancasila: Dinamika dan Tantangan yang Dihadapi?' yang digelar Moya Institute di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (25/5).

Menurut data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), lanjut Agus, dalam rentang waktu 2020-2021, di mana saat itu digelar pemilihan kepala daerah (pilkada) di 270 daerah, pelanggaran netralitas ASN mencapai angka 2.034. Dari jumlah pelanggaran itu, 1.373 ASN di antaranya diberi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Orang lain juga bertanya?

"Kita sudah memasuki tahun politik dan puncaknya tahun depan, itu ada 548 pilkada dan pileg, serta pilpres. Potensi kegaduhan akan berlipat ganda. Sekarang, jika diikuti media sosial, istilah cebong, kadrun itu masih ada; dan jika terus berlanjut, itu membahayakan," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto, yang juga menjadi pembicara kunci dalam FGD tersebut, mengatakan bahwa intoleransi, radikalisme, dan terorisme adalah virus yang merupakan ancaman untuk keutuhan bangsa.

Sidarto menggunakan istilah ‘vaksinasi ideologi’ sebagai sebuah upaya menjaga keutuhan NKRI. "Karena Pancasila adalah warisan Bung Karno sebagai founding father, yang selama ini terbukti bisa mempersatukan kebinekaan," kata Sidarto.

Apabila Indonesia diibaratkan sebagai suatu rumah, lanjutnya, maka fondasi dasar 'rumah' Indonesia itu adalah Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 sebagai tiang, NKRI sebagai dinding dan atap, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai penghuni.

"Ini empat pilar, sejak saya ketua MPR terus digalakkan. Jadi, penghuninya itu berbagai suku, agama, budaya, dan adat istiadat harus diwadahi bersama dalam rumah Pancasila ini," katanya.

Sementara itu, pemerhati isu strategis nasional dan global Imron Cotan berpendapat Pancasila sudah diuji oleh berbagai benturan ideologi, seperti ekstrem kiri dan ekstrem kanan, bahkan ideologi liberalisme.

"Pancasila berhasil yudisium, lulus dengan summa cumlaude," kata Imron Cotan.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
MenPAN-RB: PNS dan PPPK Harus Netral, Termasuk di Aktivitas Media Sosial
MenPAN-RB: PNS dan PPPK Harus Netral, Termasuk di Aktivitas Media Sosial

Netralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.

Baca Selengkapnya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
Ingat, PNS Tak Netral saat Pemilu Bisa Dipecat Secara Tidak Hormat
Ingat, PNS Tak Netral saat Pemilu Bisa Dipecat Secara Tidak Hormat

Netralitas PNS menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia.

Baca Selengkapnya
Tinggal Sebulan Lagi, Menteri Anas Tak Bosan Ingatkan PNS Harus Netral di Pemilu
Tinggal Sebulan Lagi, Menteri Anas Tak Bosan Ingatkan PNS Harus Netral di Pemilu

Mengingat puncak pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Tak Main-Main, Menteri Anas Ungkap Sanksi PNS Tak Netral di Pemilu 2024
Tak Main-Main, Menteri Anas Ungkap Sanksi PNS Tak Netral di Pemilu 2024

Netralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial.

Baca Selengkapnya
Jelang Pilpres 2024, Aduan Netralitas PNS Masih Sedikit
Jelang Pilpres 2024, Aduan Netralitas PNS Masih Sedikit

Pemerintah meminta PNS untuk tetap netral saat pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto ke Prajurit: Kalau Mau Berpolitik Praktis, Keluar Dari TNI!
Jenderal Agus Subiyanto ke Prajurit: Kalau Mau Berpolitik Praktis, Keluar Dari TNI!

Agus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.

Baca Selengkapnya
Jelang Pilkada 2024, ASN Diwanti-wanti Tak Berpolitik Praktis
Jelang Pilkada 2024, ASN Diwanti-wanti Tak Berpolitik Praktis

Agus mengatakan, potensi ASN melanggar netralitas masih bisa terjadi di Pilkada serentak yang akan digelar di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi nanti.

Baca Selengkapnya
KPK: Pemilu Bisa jadi Gerbang Korupsi
KPK: Pemilu Bisa jadi Gerbang Korupsi

KPK mengatakan ASN rawan melakukan politisasi birokrasi hingga korupsi melalui beragam modus di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik

PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Aturan Lengkap Larangan ASN Selama Pemilu 2024: Dari Pose Foto sampai Like dan Komen di Medsos Capres
Aturan Lengkap Larangan ASN Selama Pemilu 2024: Dari Pose Foto sampai Like dan Komen di Medsos Capres

Pemerintah memerintahkan aparatur sipil negara (ASN) untuk netral di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru: PNS yang Dampingi Istri atau Suami dalam Pilkada 2024 Harus Ambil Cuti di Luar Tanggungan Negara
Aturan Baru: PNS yang Dampingi Istri atau Suami dalam Pilkada 2024 Harus Ambil Cuti di Luar Tanggungan Negara

Aturan ini untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan.

Baca Selengkapnya