Ketua GMPG: Kalau ketua DPR bukan Novanto, apa ada surat ke KPK?

Merdeka.com - Ketua Gerakan Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurniawan mempertanyakan sikap pimpinan DPR yang mengirimkan surat penundaan pemeriksaan terhadap Setya Novanto ke KPK. Menurutnya, surat tersebut tidak mencerminkan lembaga DPR melainkan sikap defensif demi menjaga Setnov.

"Ini bukan lagi persepsi, bahwa pansus angket KPK ini hanya untuk menyelamatkan Setya Novanto. Apalagi kemarin pimpinan DPR mengeluarkan surat untuk menunda pemeriksaan (terhadap Setya Novanto). Apakah kalau ketuanya bukan Setya Novanto, bakal ada surat? Saya tidak yakin tuh," kata Doli saat menghadiri diskusi mengenai hak angket DPR vs KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

Alasan pimpinan DPR meminta penundaan pemeriksaan karena saat ini Setya Novanto sedang mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas statusnya sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP.

Melihat fakta tersebut, Doli menilai bukan tidak mungkin sidang gugatan praperadilan dijadikan sebagai cadangan peluru bagi KPK dalam mengeluarkan rekomendasinya.

Dia memprediksi hasil rekomendasi pansus hak angket dikeluarkan tidak jauh menjelang atau setelah putusan gugatan praperadilan Setnov.

"Kalau sidang praperadilan Setya Novanto jalan, putusannya juga enggak jauh-jauh, batas waktu akhir kerja Pansus," tukasnya.

Diketahui, Setya Novanto meminta penundaan pemeriksaan terhadap dirinya sebagai tersangka oleh KPK. Permintaan itu disampaikan melalui Kabiro Kesekretariatan Jenderal DPR, Hani Tahapari saat bertandang ke gedung KPK.

"Saudara Setya Novanto memohon kepada pimpinan DPR untuk menyampaikan surat kepada KPK tentang langkah pra peradilan tersebut dengan penundaan pemeriksaan pemanggilan saudara Setya Novanto," kata Hani, Selasa (12/9).

Alasan penundaan pemeriksaan terhadapnya, dijelaskan oleh Hani, berkaca atas penetapan tersangka kepemilikan rekening gendut oleh Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Saat itu, KPK dinilai tidak melakukan pemeriksaan terhadap Budi Gunawan saat proses pra peradilan berjalan.

Menurutnya saat itu KPK menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dengan tidak memeriksa jenderal polisi bintang 3 itu. Sehingga tidak ada tumpang tindih antara proses hukum yang berlangsung.

Ia pun menegaskan ketua DPR periode 2014-2019 itu berkomitmen menjalani proses penyidikan kasus yang membelitnya saat ini hingga tuntas. "Sebagai warga masyarakat menghormati proses hukum dan akan selalu atas proses itu," tukasnya.