Ketua KPU khawatir jika komisioner KPU diisi orang partai

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai, wacana komisioner KPU diisi kader partai politik, berpotensi kuat menjadikan KPU tidak independen. Meski wacana itu kini mereda, namun KPU sempat terusik dengan adanya wacana itu.

"Sudah tidak diwacanakan lagi, tidak lagi. Itu orang yang melontarkan pendapat pribadi," kata Ketua KPU Juri Ardiantoro, kepada wartawan usai meresmikan rumah pintar Pemilu di KPU Kalimantan Timur, Jalan Basuki Rahmad, Samarinda, Rabu (29/3).

"Bagi KPU, sepanjang itu pendapat pribadi, selagi itu pribadi biasa saja, belum pendapat institusi DPR maupun pemerintah seperti apa," ujar Juri.

Orang lain juga bertanya?

Juri menyebut, sejauh ini, pemerintah dan DPR secara kelembagaan, belum berpendapat mengenai komposisi keanggotaan KPU, diisi dari orang parpol.

"Secara resmi keduanya belum berpendapat mengenai komposisi keanggotaan KPU, kecuali yang sekarang ada. Sekarang, KPU bersifat independen, mandiri dan diisi orang-orang bukan pemerintah dan parpol," terangnya.

Ditanya lebih jauh, apabila memang wacana KPU beranggotakan orang parpol, merupakan suatu kemunduran lantaran itu pernah terjadi di tahun 1999 lalu, Juri menerangkan, dalam perpolitikan, semua bisa saja terjadi.

"Kalau politik itu semua mungkin, tetapi kemungkinan itu harus gugur, apakah masalah buat masyarakat atau tidak," tegasnya.

Lantas, apakah orang parpol bisa menjadikan KPU tidak independen? "Sebetulnya darimana saja, bisa tidak independen. Bisa terganggu independensinya sepanjang orang itu tidak punya, tidak memiliki kualifikasi, dan integritas yang cukup memadai," ungkapnya.

"Tapi kita harus memikirkan sistem, bahwa setiap upaya atau usaha membuat KPU tidak indepeden, harus dilawan atau ditolak. Misalnya orang-orang yang sangat berpotensi mengganggu independensi," tambahnya lagi.

Juri mengisyaratkan, masuknya orang parpol bahkan pemerintahan dalam keanggotaan KPU bisa mengganggu independensi KPU.

"Misalnya pemerintah dan parpol itu kan para pihak, orang yang berkepentingan dalam Pemilu. Kalau masuk dalam penyelenggara Pemilu, maka dampaknya sudah bisa kita lihat. Bahwa, bagaimana menjaga independensi dari orang yang sedang bermain," jelas Juri.

(mdk/rnd)