Mantan Hakim MK Bersaksi di Sengketa Pileg 2024, Ungkit Gagal Jadi Komisioner KPU karena Tak Punya Beking Parpol

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang sengketa Pileg 2024, dengan agenda pembuktian. Kali ini, saksi dihadirkan pihak pemohon adalah mantan hakim MK Aswanto. Pada dalil pemohon, KPU dinilai melakukan penggelembungan suara sehingga pemohon dirugikan.

Hakim pun lalu bertanya kepada Aswanto, bagaimana pandangannya terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 dari kaca mata sebagai saksi.

Dia lalu bercerita, pernah mengikuti seleksi menjadi komisioner KPU tetapi tidak lolos karena diyakini tidak memiliki backup partai politik. Maka dari itu, dia berharap ada perbaikan di tubuh penyelenggara Pemilu.

“Supaya tidak dicap bahwa penyelenggara tahun ini adalah penyelenggara yang terburuk, kita harus jujur supaya ke depan memperbaiki,” kata Aswanto saat bersidang di ruang sidang panel Gedung MK, Senin (27/).

Aswanto pun mewanti, siapa pun yang hendak mengikuti seleksi jangan bermimpi jadi penyelenggara Pemilu jika tidak di-backup partai politik tertentu.

“Jangan pernah mimpi untuk lulus jadi penyelenggara kalau tidak di-backup oleh partai politik tertentu. Saya mohon maaf saya ngomong kasar,” tutur dia.

Aswanto memastikan ucapannya tidak asal. Dia mengaku memiliki bukti akan pernyataanya tersebut dan disertai dengan data.

“Saya punya data untuk itu, beberapa kawan yang datang saya rekam, mereka mengatakan 'saya diminta untuk bertanda tangan tetapi saya tidak mau', sehingga saya tidak lulus,” tutur dia.

Berdasarkan informasi yang diyakini tersebut, Aswanto mengatakan jika ada pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pemilu maka partai politik sudah mengetahui hal tersebut.

“Saya dapat informasi dari teman-teman pegawai di Bawaslu, tingkat provinsi, kabupaten/kota, kalau partai tertentu yang melakukan pelanggaran maka orang-orang KPU, orang-orang, Bawaslu, berkoordinasi dengan partai politik yang dimaksud sebelum menangani perkaranya,” Aswanto menandasi.