KPU sebut parpol lama hanya diverifikasi faktual di Kaltara

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis menjelaskan, partai politik yang sudah melakukan verifikasi pada pemilu sebelumnya, tidak perlu diverifikasi ulang. Hal itu mengikuti isi yang tertuang pada Pasal 173 ayat 3 Undang-undang tentang Partai Politik.

"Prinsipnya di pasal 173 ayat 3, partai yang telah diverifikasi pada pemilu sebelumnya tidak lagi di verifikasi, maka pada partai politik peserta pemilu 2014 di tiga puluh tiga provinsi tidak di verifikasi faktual," tuturnya di kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (6/10).

Namun, bagi partai politik lama tetap perlu diverifikasi ulang keanggotaan khusus di Provinsi Kalimantan Utara saja. Sebab, Pihak terkait yang sebelumnya mensyaratkan 33 Provinsi kini menjadi 34 Provinsi yaitu daerah Kalimantan Utara.

Orang lain juga bertanya?

"Tapi untuk provinsi Kaltara (Kalimantan Utara) diverifikasi, itu kan undang undang mengatur seperti itu," jelasnya.

Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda Indonesia yang resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012. (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP

baleg dpr uu pilkada Baleg DPR Setuju Putusan MK Ubah Syarat Pilkada Hanya Parpol Non Parlemen, PDIP Dijegal di Jakarta?

Panja Baleg DPR menyetujui syarat baru pencalonan calon kepala daerah di pilkada diputuskan MK namun berlaku bagi partai non parlemen.

Baca Selengkapnya

baleg dpr uu pilkada DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

Baca Selengkapnya

Pilkada Serentak 2024 Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Baca Selengkapnya

sidang sengketa pileg KPU Klaim Dokumen Golkar Soal Sengketa Pileg Dapil Tanjung Pinang 4 Tak Valid

KPU klaim dokumen yang menjadi dasar Partai Golkar mendalilkan selisih suara dapil Tanjung Pinang 4 tidak valid

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Pindahkan Suara ke Partai Garuda, KPU Minta MK Tolak Gugatan PPP

PPP menyebut, telah terjadi perpindahan suara partainya secara tidak sah kepada Partai Garuda yang menyebabkan PPP tak lolos ambang batas parlemen 4 persen.

Baca Selengkapnya