Kritik keras Fadli Zon ke Jokowi dari soal Puskesmas sampai BBM

Merdeka.com - Sengitnya pertarungan antara kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) pada masa kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) tahun lalu, masih berlanjut hingga saat ini. Hal itu dapat dilihat dari sejumlah kritik keras anggota kubu KMP kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) sejak awal dilantik hingga menjelang masa 100 hari pemerintahannya pada 20 Januari mendatang. Dan salah satu orang yang paling aktif mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi adalah Fadli Zon.

Politikus Partai Gerindra itu tak pernah berhenti melayangkan kritik pedas terhadap rezim Presiden Jokowi dan Wakilnya Jusuf Kalla (JK). Kebijakan Presiden Jokowi seolah tak ada yang benar di mata Wakil Ketua DPR RI itu. Selain mengkritisi berbagai kebijakan Presiden Jokowi, Fadli Zon yang merupakan oposisi pemerintah itu juga secara aktif menagih janji-janji politik Presiden Jokowi yang menurutnya hingga saat ini belum ada yang terwujud.

Sejumlah janji politik Presiden Jokowi seperti rencana pembangunan 50 ribu Puskesmas hingga kebijakan menaikkan harga Bahan bakar Minyak (BBM) subsidi, tak lepas dari kritikan pedas Fadli Zon. Bahkan Fadli Zon menilai, hingga saat ini pemerintahan Jokowi-Jk belum membuahkan hasil yang bermanfaat bagi rakyat.

Berikut ini berbagai kritikan yang dilontarkan Fadli Zon kepada Presiden Jokowi:

Fadli Zon pertanyakan janji Jokowi bangun 50 ribu Puskesmas

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mempertanyakan janji Presiden Joko Widodo saat kampanye pemilihan presiden yang akan membangun 50 ribu Puskesmas. Pembangunan tersebut akan dirampungkan dalam kurun waktu lima tahun.Melalui akun Twitter pribadinya, Selasa (6/1), politikus Gerindra tersebut mengingatkan janji kampanye Jokowi tersebut. Menurutnya, sudah tiga bulan pemerintahan Jokowi-JK berjalan, dirinya belum melihat pembangunan Puskesmas."Waktu kampanye @jokowi_do2 janji bangun 50.000 puskesmas. Artinya 1 Hari 27 puskesmas. Sampai sekarang sudah hampir hampir 3 bulan, sudah belum kelihatan tanda-tanda."

Fadli Zon nilai pemerintah Jokowi seperti sirkus, tak ada hasil

Seratus hari Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan jatuh pada 20 Januari 2015 mendatang. Banyak gebrakan-gebrakan serta janji-janji politik yang diucap Jokowi sewaktu kampanye pilpres dan setelah menjabat."Gebrakannya banyak, tapi hasilnya belum kelihatan," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/1).Lebih jauh, wakil ketua DPR itu menyerahkan sepenuhnya kinerja Pemerintahan Jokowi terhadap masyarakat untuk menilai raihan jelang 100 hari tersebut."Penilaian itu ada pada masyarakat, apakah masyarakat merasa puas atau tidak puas, dari aproval banyak yang tidak puas," jelasnya.Namun demikian, Fadli mengaku bila kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi belum terlihat nyata bila dibandingkan dengan banyaknya janji-janji kepada rakyat. Justru dia mengibaratkan kinerja pemerintah jelang 100 hari seperti sirkus."Seperti kita nonton sirkus, enak dipandang tapi tidak ada hasil apa-apa," sindirnya.

Fadli Zon soal harga BBM: Jokowi buat rakyat semakin susah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan harga premium dari Rp 8.500 per liter menjadi Rp 7.600. Jokowi juga mencabut subsidi untuk premium per 1 Januari 2015.Artinya, harga premium yang dijual SPBU Pertamina saat ini menjadi fluktuatif, mengikuti perkembangan harga minyak di pasar dunia.Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengibaratkan kebijakan yang diambil Pemerintahan Presiden Jokowi soal BBM seperti akrobat. Jika ingin diturunkan, seharusnya Presiden Jokowi mematok harga BBM di bawah harga sebelumnya, yakni Rp 6.500 per liter."Kalau mau turun itu harus sesuai dengan harga sebelum dinaikkan. Kalau sekarang ini bukan turun, masih tetap naik," kata Fadli kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/1).Lebih lanjut, Fadli menegaskan, seharusnya pemerintah menurunkan harga BBM jenis premium di bawah RP 6.500. Kebijakan di bulan pertama awal pemerintahan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan kemudian diturunkan kembali menjadi Rp 7.600 dianggap seperti akrobat atau tukang sulap saja."Sekarang ini hanya akrobat saja, dinaikkan lalu diturunkan, jadi seolah-olah turun, padahal naik," tegasnya.Dengan demikian, tambah Fadli, justru kebijakan yang diambil Pemerintahan Presiden Jokowi membuat beban rakyat semakin terhimpit."Jadi pemerintahan sekarang ini justru membuat kehidupan masyarakat semakin sulit, BBM naik, listrik naik," tandasnya.