Follow
Lobi fraksi masih alot, Paripurna RUU Pemilu kembali diskors
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat paripurna guna membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Kamis (20/7). Namun hingga kini rapat tersebut berlangsung alot.
Sejak dimulai, rapat paripurna pembahasan pemilu tersebut sudah dua kali ditunda. Hal itu disebabkan usaha lobi-lobi antar fraksi masih belum menemukan kesepakatan.
"Mohon perhatian, karena lobi yang sedianya selesai pukul 16.00 WIB belum selesai, maka di perpanjang hingga pukul 19.00 malam. Rapat paripurna mulai jam 20.00 malam," kata Kepala Biro Persidangan I, Dimyati di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Kapan isu tunda pemilu muncul? Pada awal tahun 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang mengejutkan terkait penundaan pemilu 2024.
-
Bagaimana skenario tunda pemilu bisa terjadi? Pada awal tahun 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang mengejutkan terkait penundaan pemilu 2024. Skenario Tunda Pemilu Putusan ini menimbulkan dugaan bahwa ada rencana dari sekelompok tertentu untuk mengatur penundaan pemilu tersebut.
-
Kenapa skenario tunda pemilu jadi isu penting? Perludem memandang skenario penundaan pemilu sebagai upaya untuk mengganggu proses demokrasi di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas demokrasi dan menentang segala upaya yang dapat mengancam ketentuan demokrasi.
-
Kapan pemilu presiden putaran kedua berlangsung? Pemilu presiden putaran kedua pada 20 September 2004 untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden dari dua pasangan yang mendapatkan suara terbanyak di putaran pertama. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memenangkan pemilu ini dengan 60,62% suara, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi yang mendapatkan 39,38% suara.
-
Kenapa Pemilu di Demak ditunda? Banjir Belum Surut Hingga hari pencoblosan, banjir belum juga surut. Bahkan jalur raya pantura dari Demak menuju Kudus masih terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Maka dari itu pelaksanaan Pemilu 2024 untuk wilayah Demak yang terendam banjir ini akan ditunda.
-
Apa dampak skenario tunda pemilu? Implikasi dari penundaan ini adalah memunculkan ketidakpastian politik, potensi timbulnya konflik, serta meragukan legitimasi pemerintahan berikutnya.
Sebelumnya diketahui, sepuluh fraksi telah selesai menyampaikan pandangannya terkait isu-isu krusial plus opsi paket yang dipilih di RUU Pemilu.
Rapat paripurna awalnya diskorsing selama 2 jam terhitung pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB dan masih diperpanjang hingga kini.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon sekaligus pimpinan sidang mengatakan, keputusan itu dilakukan setelah mendengar pandangan fraksi-fraksi partai. Fadli menyarankan, waktu skorsing bisa dimanfaatkan fraksi-fraksi untuk melakukan lobi agar mencapai titik temu atas isu krusial RUU Pemilu.
"Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan, kita utamakan proses musyawarah mencapai mufakat untuk forum lobi. Untuk itu sebagian juga istirahat, kita skors kurang lebih dua jam. Setuju," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan,Jakarta, Kamis (20/7).
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Seharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib
Baca Selengkapnya
Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca Selengkapnya
Dasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.
Baca Selengkapnya
Dasco pun tak bisa memastikan apakah rapat pengesahan revisi undang-undang Pilkada dapat digelar secepatnya atau tidak.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca Selengkapnya
Rapat Paripurna DPR RI sedianya merupakan agenda wajib untuk dihadiri para legislator.
Baca Selengkapnya
Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.
Baca Selengkapnya
Rapat Paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB.
Baca Selengkapnya
Rapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.
Baca Selengkapnya