Ma'ruf Amin Minta Pembuat Hoaks Dihukum Hingga Jera
Merdeka.com - Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin menyatakan prihatin dengan penyebaran hoax menjelang Pilpres 2019. Dia mengatakan dirinya tidak akan menggunakan cara-cara menyebar hoaks untuk berkampanye.
"Tentu kita sangat menyayangkan, prihatin kenapa masih ada hoaks di dalam rangka suasana kampanye kita untuk pemilihan presiden," katanya, Sabtu (5/1).
Ketua MUI ini meminta agar aparat berwenang menindak tegas para pembuat dan penyebar hoaks. Menurutnya, sudah ada aturan dan undang-undang yang secara jelas mengatur proses hukum dimaksud.
-
Bagaimana Kominfo tangani isu hoaks? Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atas konten yang teridentifikasi sebagai isu hoaks. Pemutusan akses ditujukan agar konten hoaks tidak tersebar luas dan merugikan masyarakat.
-
Apa yang dikhawatirkan Tim Hukum AMIN soal Pilpres 2024? “Jangan ada intervensi kekuasaan dalam penyelenggaraan Pilpres yang ditujukan untuk memenangkan paslon tertentu. Jika itu dilakukan, maka keutuhan bangsa menjadi terancam dan potensi konflik di tengah masyarakat bisa terjadi,“ ujar Ari, Jumat (15/12).
-
Bagaimana Tim Hukum AMIN memastikan Pilpres 2024 berjalan adil? Hingga kini, THN AMIN sudah hadir di 34 provinsi dan di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia.“Kami hadir untuk kawal kemenangan AMIN. Jangan sampai suara rakyat hilang dan dicurangi.
-
Siapa yang tangani isu hoaks di Kominfo? Tim AIS Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 2.357 isu hoaks dalam kategori kesehatan.
-
Bagaimana Polisi Pekanbaru melibatkan admin medsos untuk cegah hoax? Polresta Pekanbaru mengambil langkah inovatif dengan melibatkan admin media sosial publik dalam upaya mencegah hoaks dan isu sara selama Pemilu 2024.Kolaborasi ini terwujud dalam diskusi santai antara Satreskrim Polresta Pekanbaru, dipimpin oleh Kasat Reskrim Kompol Bery Juana Putra, dan sejumlah admin media sosial di salah satu kafe di Pekanbaru.
-
Kenapa Tim Hukum AMIN khawatir dengan Pilpres 2024? Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir menilai, kontestasi Pilpres 2024 berpotensi menimbulkan ketegangan sosial di tengah masyarakat. Khususnya antara kelompok pendukung pasangan calon di daerah.
"Karena itu, kita minta supaya hoaks itu ditertibkan. Supaya bisa membuat orang jera untuk memproduksi hoaks-hoaks itu," tegasnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali meminta semua pihak untuk menghindari penyebaran hoaks atau berita bohong dan fitnah menjelang Pemilu 2019.
"Marilah kita hindari fitnah-fitnah seperti itu. Ini sudah mendekati, tiga bulan lagi sudah masuk ke Pilpres," kata Jokowi usai acara penyerahan sertifikat tanah kepada warga Blitar di Pendopo Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis (3/1).
Menurut Kepala Negara, semua pihak harus menjaga ketenangan agar pelaksanaan Pemilu 2019 bisa berjalan aman.
"Semuanya harus sejuk dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan politik sehingga tidak menimbulkan pikiran-pikiran jelek dari masyarakat," kata Jokowi.
Presiden menyatakan hal itu menanggapi adanya hoaks tentang tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos. Namun, setelah dicek langsung oleh KPU dan Bawaslu, kabar itu ternyata bohong.
"Ya itulah. Ini kan hoaks. Kartu itu kan belum dicetak, sudah muncul fitnah-fitnah seperti itu," kata Jokowi.
Menurut dia, kondisi seperti itu bisa menimbulkan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran jelek mengenai kecurangan. "Hindari hal-hal yang berkaitan dengan hoaks dan fitnah seperti itu," tegas Jokowi.
Reporter: Lisza EgehamSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ma'ruf Amin mengingatkan, harus ada kejelasan penegakan hukum di tanah Papua.
Baca SelengkapnyaKabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi membeberkan alasan menghentikan kasus Aiman.
Baca SelengkapnyaPara pelapor menduga adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Anwar Usman saat menggelar konferensi pers pada 8 November 2023 lalu, pascaputusan MKMK.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf Amin meminta masyarakat berhati-hati, dan selalu menyaring setiap informasi yang diterima saat Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin menegaskan, bagi pegawai Kejati dan Kejari yang melanggar hukum, langsung ditindak tegas.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Aiman saat menjawab pertanyaan adanya ancaman dialaminya terkait kasus dugaan hoaks aparat tidak netral di Pemilu 2024 diusut Polda Metro Jaya
Baca SelengkapnyaPenuhi Panggilan Polisi, Jubir TPN Aiman Kantongi Bukti Aparat Tak Netral
Baca SelengkapnyaMenkominfo akan menertibkan akun buzzer yang menyebarkan informasi hoaks dan radikalisme.
Baca SelengkapnyaDalam narasi disebutkan hakim mendiskualifikasi kemenangan pasangan Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaSalah satu laporan dibuat oleh Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi.
Baca Selengkapnya