NasDem Singgung Diagram Sirekap Lenyap Imbas Lonjakan Suara PSI: Kalau Mau Main Angka Kenapa Enggak dari Awal
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya menghentikan penayangan grafik atau diagram hasil hitung suara Pemilu 2024 melalui Sistem Informasi Rekapitulasi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya menghentikan penayangan grafik atau diagram hasil hitung suara Pemilu 2024 melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
NasDem Singgung Diagram Sirekap Lenyap Imbas Lonjakan Suara PSI: Kalau Mau Main Angka Kenapa Enggak dari Awal
Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem Ahmad Sahroni menyinggung dugaan kecurangan di balik kenaikan suara salah satu partai politik peserta Pemilu 2024. Diketahui suara partai politik yang mengalami lonjakan berdasarkan real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu adalah Suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Hal itu disampaikan Sahroni perihal Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan penayangan grafik atau diagram hasil hitung suara Pemilu 2024 melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
Sahroni semula meminta agar KPU bersedia mengaudit forensik terhadap dugaan kecurangan dalam penghitungan suara Pemilu 2024.
"Nah lebih baik KPU memberikan inisiatif untuk memeriksakan sistemnya pada lembaga yang memang kredibel libatkan tiga paslon timnya itu untuk juga ikut serta mengaudit alat-alat yang memang dianggap janggal. Lah kenapa sekarang tiba-tiba disetop grafiknya? Lah berarti itu ada problem," kata Sahroni di gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3).
Sahroni menyinggung masalah tersebut salah satunya perolehan suara salah satu partai politik mengalami kelonjakan tidak wajar dalam penghitungan suara real count di KPU.
"Nah problem yang lain kan adalah angka suara yang naik signifikan oleh salah satu partai politik. Dan itu agak aneh. Kalau mau main angka, dari awal kenapa enggak dinaikin aja dulu," tegas Sahroni.
Sahroni menilai, keracuan penghitungan suara melalui Sirekap itu membingungkan publik terkait hasil quick count lembaga survei.
"Kan jadi ngaco ini Sirekapnya enggak benar atau lembaga quick countnya, lembaga surveinya yang enggak benar," tambah Sahroni.
Oleh karena itu, Sahroni meminta agar KPU segera mengaudit sistem IT sehingga tidak menimbulkan problematika yang luar biasa.
"Maka itu, saya menyarankan KPU berinisiatif untuk mengaudit forensik sistem IT yang dia punya saat ini," imbuh Sahroni.
