PDIP Sindir Koalisi Besar: Mereka Tak Mampu Memformulasikan Siapa Jadi Capres
Merdeka.com - Partai-partai koalisi besar melempar keberatan dengan kehadiran PDIP yang hadir belakangan. Narasi terbangun, partai tersebut menolak PDIP bila ngotot menginginkan jatah calon presiden.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, narasi pembatasan yang dilakukan oleh partai di koalisi besar karena sampai saat ini kesulitan memformulasikan siapa yang akan menjadi calon presiden.
"Nah mereka yang belum membangun narasi dengan berbagai hal-hal yang nampaknya itu sebagai suatu bentuk pembatasan-pembatasan kepada PDI Perjuangan itu kan sebenarnya karena belum mampu memformulasikan siapa yang akan menjadi calon presiden," katanya di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/4).
-
Siapa saja yang diusulkan ke PDIP untuk Pilkada 2024? Hasto tak memungkiri Ahok dan Anies adalah tokoh yang diusulkan kepada PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
-
Bagaimana PDIP memilih calon untuk Pilkada 2024? “Kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia, sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah,“ ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Siapa yang terlibat dalam pembentukan PPK di Pilkada 2024? Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Pilkada 2024Rabu, 17 April 2024-Selasa, 5 November 2024
-
Siapa yang dipertimbangkan PKB untuk Pilgub DKI 2024? PKB Pertimbangkan Dukung Anies Maju Pilgub Jakarta 2024 Namun, PKB juga sudah punya jagoan sendiri untuk diusung sebagai bakal calon gubernur Jakarta.
-
Siapa saja yang berpartisipasi di Pilpres 2024? Peserta pemilu terdiri dari partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden.
-
Siapa yang membentuk PPK Pilkada 2024? PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota 6 bulan sebelum pemungutan suara. Kemudian dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara.
Menurutnya, koalisi besar baru sebatas wacana. Mereka sampai saat ini belum dikerucutkan siapa yang akan diusung menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.
"Kerja sama besar itu kan masih dalam wacana. Jadi diskursus. Karena ini belum dikerucutkan pada platform yang akan diusung pada pemerintahan yg akan datang, belum dikerucutkan pada siapa yang akan jadi capres dan cawapres dan bagaimana bentuk kerja sama itu dilakukan," ujarnya.
Bantah Dominasi
Hasto menjamin tidak mendominasi koalisi. Bagi PDIP yang mendominasi adalah rakyat. Sehingga tidak perlu disampaikan ujaran bahwa PDIP akan mendominasi dan sebagainya.
"Nah kalo bagi PDIP yang mendominasi itu rakyat. Jadi bangsa yang begitu besar ini jangan didominasi sehingga ketika ada yang teriak PDIP jangan mendominasi itu suatu teriakan yang tidak perlu, karena bagi PDIP yang mendominasi adalah rakyat, kedaulatan rakyat, itulah yang punya hak sepenuhnya untuk mendominasi, bukan elite," pungkasnya.
Diberitakan, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menyebut peluang PDI Perjuangan gabung koalisi besar terbuka. Tetapi, PDIP jangan ngotot untuk mendorong kadernya sebagai calon presiden.
Kata Yandri, masalah calon presiden akan dibahas bersama. Maka tidak boleh ada yang memaksa bila kadernya tidak dipilih.
"Tapi kan nggak bisa ngotot kalau misalkan nanti musyawarah nggak disepakati, ya itu artinya perlu ada kesepahaman bersama," ujar Yandri kepada wartawan, dikutip Rabu (19/4).
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Wasekjen PDI Perjuangan Adian Napitupulu menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.
Baca SelengkapnyaAdapun mengenai jumlah anggota DPA dan siapa yang masuk dalam DPA, Syarief Hasan mengatakan diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto mengaku, partai tak mempermasalahkan bila mana kadernya terkena reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan kritik keras kepada Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKetika Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengumumkan nama 60 calon kepala daerah, tidak tersebut kandidat yang akan diusung di Pilgub Jakarta.
Baca SelengkapnyaPDIP menghargai setiap keputusan pimpinan partai politik (parpol) dalam memilih mitra koalisi
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan soal kesiapan partai berlambang kepala banteng menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.
Baca Selengkapnya