Pemilu 2024: Idealnya Capres-Cawapres dari Kader Parpol

Merdeka.com - Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago mendukung apabila parpol mengutamakan kadernya maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2024. Menurut dia, jangan sampai parpol hanya dijadikan alat menjual tiket di setiap pemilu.

"Tiket itu jangan dijual ke yang lain, dipakai untuk kader, dipakai oleh orang yang berkontribusi di partai dan sudah berkarya. Mestinya begitu idealnya. Tapi pada praktiknya tidak begitu. Padahal tatanan idealnya, karcis itu jangan dijual ke yang lain," ujar Pangi saat dihubungi wartawan, Sabtu (23/7).

Dia tak ingin, orang partai malah dianggap tidak mampu dan tidak bisa diandalkan sebagai pemimpin. Jangan sampai, lanjut dia, bukan kader tapi bisa menjadi capres.

"Orang mudah sekali tidak masuk partai, nggak besarin partai, nggak usah berkontribusi di partai, tiba-tiba dijadikan capres," jelas dia.

Hal itu, menurut Pangi, akan melukai dan mengganggu semangat kaderisasi dari bawah. Sehingga selama ini terkesan seolah partai itu bisa dibeli, transaksional dan pragmatis. Untuk Cawapres pun, Pangi berpendapat lebih baik orang-orang terbaik dari partai lah yang dipilih.

Meski demikian, menurutnya, Capres dan Cawapres harus saling menguatkan. Karena itu, memilih Cawapres menjadi penting.

"Karena kalau milih cawapresnya salah, tidak akan efektif, dan tidak akan mendongkrak suara," ujarnya.

Pasangan capres-cawapres yang ideal faktornya bisa macam-macam. "Lihat tren elektabilitasnya, atau melengkapi representasi wilayah. Cawapres juga harus beda segmen pemilih, punya basis dukungan yang beda. Misalnya Nasionalis-Religius atau Sipil-Militer yang bisa jadi kombinasi ideal yang jadi nilai jual sendiri," papar Pangi.

Diketahui Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) ingin mengusung kadernya sebagai capres atau cawapres di Pemilu 2024. Di antaranya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PPP Suharso Monoarfa dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Sementara koalisi Gerindra-PKB mendorong dua ketumnya, Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar.

Untuk calon wakil, Pangi mengatakan, ada beberapa nama yang sudah santer beredar di publik. Dari Kepala Daerah ada Ridwan Kamil, lalu ada Khofifah representasi NU, ada Erick Thohir dan Sandiaga dari klaster pengusaha. Ada juga AHY di klaster Ketua Partai, dan Andika dari klaster militer.

"Kalau Anies itu representasinya capres, bukan cawapres, itu kesulitannya, jadi agak complicated," tegas dia.

Sebelumnya, Ketua umum PPP Suharso mengatakan, syarat utama bagi seseorang yang diusung sebagai kepala daerah hingga presiden adalah kader partai. Hal tersebut merupakan tradisi yang tak boleh dirusak.

"Bung Karno sampai dengan pak Jokowi, itu semua kader partai yang jadi presiden, betul tidak? Jadi kita berharap ke depan jangan dirusak tradisi itu," ucap dia.

"Harusnya adalah kader partai, jadi siapa yang mau jadi presiden harus masuk ke partai karena setengah mati kita mengurusi partai terus ada orang lain cepluk masuk saja begitu," ia melanjutkan.

Meski begitu, menurut dia ada pengecualian bagi jabatan wakil yang bisa diisi oleh orang non partai untuk menunjukan Demokrasi.

"Kalau wakil presiden ya mungkin gitu ya, masih mungkin non partai, untuk menunjukkan bahwa partai politik itu demokratis dan bisa membuka peluang juga, jadi bukan dia berarti mendiskriminasi, enggak," Jelas dia.

"Tapi juga orang partai politik jangan didiskriminasi selama profesional, jadi seimbang gitu ya. Jadi orang politik juga banyak yang profesional," ujarnya.

Sumber: Liputan6.com