Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pengamat: Skandal Obor Rakyat, istana terkesan membela

Pengamat: Skandal Obor Rakyat, istana terkesan membela Diskusi Obor Rakyat. ©2014 Merdeka.com/Mustiana Lestari

Merdeka.com - Sikap istana yang menyebut bahwa langkah Setiyardi, asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, yang menerbitkan tabloid Obor Rakyat  sebagai sikap pribadi dianggap kontraproduktif. Mestinya pihak istana lebih proaktif dan tegas untuk turut mendorong pengungkapan kasus tersebut.

Hal ini disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit, menanggapi sikap Istana yang cenderung memunculkan kesan melakukan pembelaan terhadap Setiyardi yang juga tercatat sebagai komisaris PTPN XIII itu. "Sikap Istana harus jelas dan tegas ketika melihat ada oknum di situ yang menjadi aktor dari Obor Rakyat. Jangan hanya diam, apalagi terkesan membela," kata Arbi di Jakarta, Kamis 19 Juni, seperti dikutip jpnn.com.

Arbi menegaskan, Istana tak bisa hanya berkelit dengan menyebut Setiyardi berbuat atas nama pribadi. Karenanya, kata Arbi, Istana harus proaktif membawa Setiyardi ke psoses hukum. "Itu sikap pengkhianat, naif, dan pengecut. Jelas aktornya dari orang dalam Istana, kok hanya bilang ini masalah pribadi," katanya.

Pernyataan senada juga diungkapkan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito. Jika Istana bersikap responsif menyikapi tindakan Setiyardi yang menerbitkan tabloid berisi kampanye hitam, hal tersebut akan mampu menunjukkan kepada publik jika Istana bersikap netral dalam pilpres 2014 ini. "Istana harus segera melakukan tindakan terhadap Setiyardi, mendorong pihak kepolisian menginvestigasi kasus itu secara menyeluruh sekaligus menunjukan siapa otak sekaligus pendana proyek tabloid Obor Rakyatitu," ucap Arie, seperti dikutip jppn.com

Sementara pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti. Menurut dia,  Ikrar, jika Istana Kepresidenan membela Setyardi maka akan muncul kesan bahwa Obor Rakyat memang hasil kerja ring 1 kepresidenan. "Kalau dibela bisa menimbulkan interprestasi negatif. Seolah Istana Kepresidenan membiayai atau mendukung penerbitan tabloid Obor Rakyat," kata Ikrar, seperti diberitakan jpnn.com.

Sebelumnya, seperti dimuat dalam situs sekab.go.id, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otda Velix Wanggai menegaskan, tindakan yang dilakukan asistennya,  Setiyardi, dalam penerbitan tabloid Obor Rakyat merupakan sikap dan langkah pribadi yang diinisiasi sendiri oleh Setyardi dalam memaknai prosesi demokrasi 2014 ini. "Kami sebagai atasan langsung Setiyardi menegaskan bahwa staf khusus presiden maupun Istana tidak pernah mengeluarkan arahan atau instruksi kepada Setiyardi dalam penerbitan tabloid Obor Rakyat itu," kata Velix.

 

Sementara itu, Setiyardi yang direncanakan diperiksa penyidik Badan Reserse Kriminal Polri, Kamis 19 Juni kemarin, ternyata tidak memenuhi panggilan. Alasannya, ia baru membaca surat panggilan untuk diperiksa sebagai terlapor pada hari Kamis itu juga. Pemanggilan kedua akan dilayangkan untuk pemeriksaan Senin, 23 Juni depan.

Ketidakhadiran Setyardi pada pemanggilan pertama, menurutnya, akan tetap ditindaklanjuti lewat upaya pemanggilan kedua, awal pekan depan. Apabila panggilan kedua tidak diindahkan, menurut Kapolri Jenderal Sutarman, Setyardi akan dipanggil paksa. "Itu termuat dalam ketentuan KUHAP," kata Sutarman ke Metro TV, Jumat 20 Juni 2014. (skj) (mdk/cza)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Timnas Amin Keras Tuding Jokowi & Menteri Politisasi Bansos, Sentil Sanksi Pemberhentian
VIDEO: Timnas Amin Keras Tuding Jokowi & Menteri Politisasi Bansos, Sentil Sanksi Pemberhentian

Timnas Amin mengingatkan, pejabat pemerintahan yang melanggar bisa diberhentikan dari jabatannya.

Baca Selengkapnya
Megawati Singgung Penguasa Bertindak Layaknya Rezim Orde Baru, Ini Respons Pihak Prabowo-Gibran
Megawati Singgung Penguasa Bertindak Layaknya Rezim Orde Baru, Ini Respons Pihak Prabowo-Gibran

Nusron melanjutkan, salah satu ciri orde baru lainnya adalah intelijen negara dipakai untuk menakut-nakuti orang.

Baca Selengkapnya
Kisah Pers Diberedel Habis pada Masa Soeharto
Kisah Pers Diberedel Habis pada Masa Soeharto

Sejumlah pers diberedel pada masa Orde Baru karena mengkritik pemerintah.

Baca Selengkapnya
Istana soal Mahkamah Rakyat: Pemerintah Terbuka Terima Kritik Apapun
Istana soal Mahkamah Rakyat: Pemerintah Terbuka Terima Kritik Apapun

Kritikan menjadi masukan konstruktif untuk memperbaiki pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Eks Wakil Ketua KPK Membaca Situasi di Istana Negara, Ada Reinkarnasi Nepotisme dan Dinasti Politik
Eks Wakil Ketua KPK Membaca Situasi di Istana Negara, Ada Reinkarnasi Nepotisme dan Dinasti Politik

Menurut Busyro, bentuk nepotisme itu sudah ada sejak era orde baru.

Baca Selengkapnya
Seputar Partai Coklat, Definisi Lengkap hingga Asal-Usulnya
Seputar Partai Coklat, Definisi Lengkap hingga Asal-Usulnya

Isu mengenai "Partai Coklat" menarik perhatian masyarakat dan memicu diskusi mengenai netralitas dalam proses demokrasi pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
Haris Azhar Ngaku Punya Banyak Data Pelanggaran Hukum di Pilkada Banten 2024
Haris Azhar Ngaku Punya Banyak Data Pelanggaran Hukum di Pilkada Banten 2024

“Aparatur-aparatur negara, atau penegak hukum yang lain, hentikanlah. Kami punya cukup temuan-temuan berjenjang," kata Haris.

Baca Selengkapnya
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat

Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya
Civitas Akademika Universitas IBA Palembang Sampaikan Petisi Kritik Jokowi
Civitas Akademika Universitas IBA Palembang Sampaikan Petisi Kritik Jokowi

Civitas akademika Universitas IBA Palembang turut menyampaikan keprihatinan pada kondisi negara menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Minta Pemilu 2024 Dikawal karena Ada Konflik Kepentingan
Sekjen PDIP Minta Pemilu 2024 Dikawal karena Ada Konflik Kepentingan

Terlebih, hasil survei menunjukkan bahwa konflik kepentingan berpotensi terjadi dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Baca Selengkapnya
Lembaga Asing Soroti Bagi-Bagi Bansos di Musim Pemilu 2024
Lembaga Asing Soroti Bagi-Bagi Bansos di Musim Pemilu 2024

Menurutnya, banyak spekulasi yang muncul bahwa bansos itu digunakan untuk kepentingan Gibran

Baca Selengkapnya