Perludem: Sederhanakan Parpol bukan Lewat Ambang Batas, Tapi Kurangi Dapil
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menyoroti keberadaan ambang batas parlemen. Tepatnya dalam upaya menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia.
Menurut dia, jika melihat data, maka penerapan ambang batas parlemen sejak 2009 ternyata belum mampu menyederhanakan jumlah partai yang masuk ke parlemen.
Pada pemilu 2019, ambang batas parlemen ditetapkan 4 persen atau naik dari pemilu sebelumnya yang sebesar 3,5 persen. Dengan ambang batas tersebut jumlah partai yang masuk sebanyak 9 partai.
-
Bagaimana Parmusi membantu Pemilu 2024? 'Insya Allah parmusi besok akan mendoakan, seluruh dai se-Indonesia akan mendoakan agar tahun politik ini bisa berjalan baik tanpa kendala hambatan apa pun dan warga masyarakat dapat memilih sesuai aspirasinya,' kata Hisyam.
-
Apa itu Pantarlih Pilkada 2024? Pantarlih, atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, adalah individu atau sekelompok individu yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemutakhiran dan pencocokan data pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
-
Apa yang sedang dilakukan PDI Perjuangan terkait pilkada 2024? Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
-
Apa tugas utama Pantarlih Pilkada 2024? Dalam Pilkada 2024, tugas Pantarlih meliputi: Membantu KPU Kabupaten, PPK, dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar Pemilih; Melaksanakan pencocokan dan penelitian data Pemilih; Memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih; Menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, dan PPS sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
-
Kenapa Pantarlih Pilkada 2024 penting? Pantarlih berperan penting dalam membantu penyusunan daftar pemilih serta pemutakhiran data pemilih di berbagai tingkatan. Tugas dan kewajiban ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab selama masa kerja yang telah ditentukan.
-
Bagaimana Bawaslu DIY menghadapi kerawanan Pilkada 2024? Bawaslu telah meminta pemangku kepentingan terkait, KPU, serta forum komunikasi pemerintah daerah (forkompinda) bersinergi menyiapkan langkah strategis menghadapi kerawanan pilkada itu.
"Partai yang lolos ke DPR 2019 dengan naik dari 3,5 ke 4 persen ternyata hanya mengurangi 1 partai di DPR," ujar dia, dalam diskusi CSIS bertema 'Menimbang Sistem Pemilu 2024: Catatan dan Usulan', Senin (1/11)
Jika menoleh ke belakang, maka pada 2009, ambang batas parlemen ditetapkan 2,5 persen. Jumlah partai yang lolos sebanyak 9 partai. Di 2014, ambang batas parlemen ditetapkan 3,5 persen dan partai yang lolos sebanyak 10 partai.
"Kalau kita lihat dari jumlah partai yang efektif di parlemen dari 2004 sampai 2019 ternyata kita masih masuk dalam kategori multipartai ekstrem," urai dia.
Atas dasar itu, tentu akan timbul pertanyaan apakah ambang batas parlemen benar-benar efektif untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Sebab dari pengalaman, Indonesia tetap berada dalam kondisi multipartai ekstrem meskipun ambang batas parlemen terus dinaikkan setiap pemilu.
"Jangan-jangan ambang batas perwakilan ini ternyata tidak cukup efektif untuk menyederhanakan sistem kepartaian kita. Karena sejak diterapkan dari 2009 lalu setiap pemilu dinaikkan kondisinya masih multipartai ekstrem," kata Ninis.
Pertanyaan selanjutnya, tentu saja, apakah Indonesia memang memerlukan cara lain untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Selain hanya berharap pada ambang batas parlemen.
"Kalau menurut kami, salah satu cara yang mungkin efektif adalah melalui daerah pemilihannya. Daerah pemilihan yang sekarang 3-10 disederhanakan. Ada opsi misalnya 3 sampai 6 atau 3 sampai 8," ungkap dia.
"Karena dengan misalnya satu dapil terbuka 3 sampai 10 artinya membuka ruang 10 partai politik untuk bisa dapat kursi. Kalau disederhanakan 3 sampai 8 atau 3 sampai 6 akan lebih sederhana lagi," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Adanya treshold selama ini menyebabkan antara pilihan rakyat dan calon.
Baca SelengkapnyaSekjen NasDem menilai ambang batas parlemen merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi.
Baca SelengkapnyaMuzani tetap berharap internal KIM tetap solid dalam Pilkada 2024 demi meraih kemenangan yang maksimal.
Baca SelengkapnyaSaid berharap KPU segera menindaklanjuti putusan MK tersebut karena pelaksanaan Pilkada akan segera dimulai akhir Agustus.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto menyampaikan terima kasih kepada MK.
Baca SelengkapnyaMK menegaskan hanya meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto tersenyum lebar saat mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas atau threshold
Baca SelengkapnyaDiksi pada undang-undang pemilu tiap calon yang dipilih secara demokratis, tak berarti harus dipilih langsung oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaMenurut Masinton, semua fraksi di DPR akan menjadi saksi sekaligus pelaku rusaknya demokrasi di Indonesia atas pengabaian putusan MK
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaHari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca SelengkapnyaDoli mengusulkan agar pencalonan dalam Pilkades pun menggunakan partai yang sudah ada.
Baca Selengkapnya