Petugas KPPS di Tapin Kedapatan Bagikan Formulir C6 Beserta Kartu Nama Caleg dan Uang

Merdeka.com - Seorang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Kecamatan Salam Babaris, Tapin, Kalimantan Selatan, ditangkap setelah terlibat melakukan praktek politik uang dengan salah satu caleg. Petugas KPPS itu ditangkap setelah kedapatan membagikan uang dan kartu nama caleg saat membagikan surat undangan mencoblos kepada warga.

"Di Tapin ini yang diduga melakukan politik uang adalah petugas KPPS membagikan formulir C6 beserta kartu nama caleg dan uang Rp 100 ribu," kata anggota Bawaslu Muhammad Affifudin saat konferensi pers di gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (16/4).

Timses caleg itu turut ditangkap lantaran melakukan politik uang. Sesuai Undang-undang Pemilu Pasal 523 Ayat 2 para pelaku politik uang terancam pidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 48 juta.

"Harapan kami dengan operasi ini ada efek jera para pihak untuk tidak melakukan politik uang pada tanggal 17 April," kata dia.

Sebelumnya, Bawaslu melakukan patroli pencegahan politik uang di masa tenang. Patroli dilakukan sejak Sabtu 13 April hingga 16 April malam nanti. Sedikitnya, Bawaslu berhasil melakukan pengungkapan kasus politik uang sebanyak 25 peristiwa.

"Sampai hari ini sejak hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, kita masih ada srmalam lagi, pengawas pemilu sudah atau telah menangkap sebanyak 25 kasus politik uang," jelas Afiffudin di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (16/4).

Afif melanjutkan, pengungkapan 25 kasus tersebut terjadi di 13 provinsi. Bawaslu mulai tingkat kabupaten dan kota melakukan patroli pencegahan politik uang.

"Provinsi dengan tangkapan terbanyak terjadi di Jabar dan Sumut dengan kasus sebanyak lima kasus.

Afif mendalami, ada 22 kasus yang diungkap oleh pengawas TPS dan pengawas pemilu. Sementara tiga kasus lainnya berkat informasi dari polisi.

"3 kasus informasi dari polisi adalah tangkap tangan di Karo, Purworejo dan Papua. Selebihnya 22 dilakukan, ditangkap oleh jajaran pengawas pemilu," tutur dia lagi.

Dari 22 kasus tersebut, beragam barang bukti berhasil diamankan oleh petugas patroli. Mulai dari uang, sembako sampai deterjen. Barang bukti dengan jumlah uang terbanyak terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

"Dengan jumlah 190 juta lokasi praktik politik uang di rumah penduduk dan tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan," tegas Afif.