PKS: Jokowi juga kumpulkan dana, kenapa kalau Prabowo dipermasalahkan?
Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid heran dengan sikap sejumlah pihak yang mempersoalkan penggalangan dana perjuangan yang dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Padahal, Joko Widodo (Jokowi) dan partai pendukungnya juga pernah melakukan langkah serupa.
"Kan juga pak Jokowi dulu juga melalui para kadernya mengumpulkan dana di lapangan. PSI juga mengumpulkan di mana-mana, kok mereka tidak dipermasalahkan? Kenapa kalau Pak Prabowo jadi dipermasalahkan?," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/6).
Menurut Hidayat, penggalangan dana politik dari masyarakat sah-sah saja dilakukan. Pengumpulan dana untuk aktivitas politik dari masyarakat dijamin oleh undang-undang selama transparan dalam penggunaannya.
-
Bagaimana Prabowo dapat dana untuk program makan siang? Ia menduga, dengan alokasi sebesar Rp71 triliun tersebut ada anggaran sektor lain yang dipotong untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Menurutnya, tanpa melakukan pemotongan anggaran lain maka program tersebut tidak bisa dijalankan. 'Ketika Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun artinya ada pos lain yang dikurangi, karena kalau enggak, enggak bisa membiayai program makanan bergizi gratis,' ujarnya.
-
Bagaimana asas pemilu Indonesia diterapkan dalam praktik? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada enam asas pemilu Indonesia yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara, peserta, dan pemilih pemilu, yaitu: Asas langsung: rakyat sebagai pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Asas umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih. Asas bebas: setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya. Asas rahasia: dalam memberikan suara, kerahasiaan pemilih haruslah dijamin alias tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun. Asas jujur: dalam menyelenggarakan pemilu, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Asas adil: dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Keenam asas pemilu ini dikenal juga dengan akronim Luber Jurdil. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan proses pemilu berlangsung sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat.
-
Bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam demokrasi? Demokrasi melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
-
Apa yang di dukung PPP? PPP resmi memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil untuk maju kembali sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jawa Timur 2024.
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Dasar hukum apa yang mengatur pemilu di Indonesia? Dasar hukum pemilu yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Ketentuan soal sumbangan dana kampanye diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Pasal 7 ayat 1 sampai 3 PKPU Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali kota dan Wakil Wali kota.
"Jadi menurut saya sih yang penting keterbukaan dana itu darimana didapatnya dan dipergunakan untuk apa. Undang-undang juga mengatur dananya diperbolehkan sampai berapa, perusahaan sampai berapa itu semua ada aturannya," terangnya.
Pihaknya mengingatkan Gerindra untuk berhati-hati dalam menerima sumbangan dana politik. Hidayat berharap Gerindra tidak menerima sumbangan dari sumber yang tidak bermasalah secara hukum, seperti hasil pencucian uang dan korupsi.
"Jangan kemudian tidak mengumpulkan dana lalu uangnya dari money politics lalu money laundry. Karena menurut saya memang Pilpres memerlukan dana yang sangat besar," ujar dia.
Meski demikian, Hidayat yakin Prabowo dan Gerindra akan menolak uang-uang yang berasal dari pencucian uang dan korupsi.
"Pasti lah beliau nanti memilah mana yang tidak sah karena dari money laundry, dari korupsi pasti akan beliau tolak. Dari pihak-pihak yang tidak dikenal juga pasti akan ditolaknya," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan program penggalangan dana untuk mendukung perjuangan politiknya dan Partai Gerindra di Pilkada dan Pemilu Serentak 2019. Pengumuman itu disampaikan Prabowo melalui akun facebook pribadinya pada Rabu (21/6) kemarin.
Prabowo mengatakan sistem ekonomi saat ini membuat biaya politik menjadi tinggi. Hal ini membuat banyak calon-calon pemimpin yang mencari penyandang dana. Padahal, belum tentu penyandang dana itu memiliki kesetiaan untuk bangsa dan negara Indonesia.
"Saya merancang suatu program pencari dana dari rakyat langsung dari pendukung-pendukung saya dan pendukung Gerindra. Saudara-saudara saya namakan program ini program galang perjuangan," kata Prabowo. (mdk/rzk)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaDahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo tidak menggunakan uang sumbangan untuk membiayai kegiatan politik di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMasyarakat akan menilai dan membandingkan pernyataan Jokowi yang kerap berubah.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaSelain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaCalon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto berkampanye di Manado, Sulawesi Utara. Pada kesempatan itu, hadir dua Jenderal TNI Purnawirawan
Baca SelengkapnyaMenteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat memikirkan rakyat tak mampu.
Baca Selengkapnya"Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik," kata Sekjen PSI
Baca SelengkapnyaKPK meminta semua pihak agar tidak melakukan cara-cara yang bertentangan dengan sikap antikorupsi.
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, Zulhas adalah orang yang suka sedekah.
Baca SelengkapnyaCapres Prabowo Subianto tidak berani mengklaim didukung langsung Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya