Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PPP Nilai Sudah Waktunya Pilkada Langsung Dievaluasi

PPP Nilai Sudah Waktunya Pilkada Langsung Dievaluasi arsul sani. ©2019 Merdeka.com/hari ariyanti

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai sudah waktunya ada penelitian empiris soal manfaat dan kerugian dari pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Hal ini, ia katakan terkait dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang ingin pilkada langsung dievaluasi.

"Menurut kami di PPP sudah saatnya ada penelitian empiris tentang manfaat dan mudaratnya Pilkada langsung sebelum pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU kemudian mengambil langkah kebijakan termasuk politik hukum baru misalnya pilkadanya diubah jadi enggak langsung," katanya pada wartawan, Jumat (8/11).

Dia menilai memang pilkada langsung lebih banyak negatifnya dari manfaatnya. Terutama karena pilkada langsung memakan biaya yang tinggi serta marak politik uang.

"Artinya kan biaya politiknya lebih tinggi. Kalaupun ada istilahnya hengkipengki politik DPRD dengan katakanlah membiayai pilkada yang harus mencakup sekian luas wilayah dan masyarakat, itu saya yakin pilkada enggak langsung jauh lebih rendah," ungkapnya.

Usulkan Pilkada Tidak Langsung

Anggota Komisi III DPR ini mengusulkan bisa saja tidak semua pilkada dipilih tidak langsung. Biasa saja pilkada langsung hanya berlaku untuk pemilihan gubernur dan pemilihan Walikota.

"Toh ini enggak kemudian membuat pilgub, pilbup, pilwakot jadi enggak langsung semua. Tapi ada yang enggak langsung misalnya pilbup. Yang langsung adalah pilgub dan pilwalkot," ucapnya.

Mendagri Evaluasi Pilkada Langsung

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian meminta sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk dikaji ulang. Dia mempertanyakan, apakah sistem pemilihan langsung tersebut masih relevan hingga sekarang.

"Kalau saya sendiri justru pertanyaan saya adalah, apakah sistem politik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Tito menilai, sistem pemilihan secara langsung banyak mudaratnya. Dia mengakui ada manfaatnya terkait partisipasi politik, tetapi biaya politiknya terlalu tinggi hingga memicu kepala daerah terpilih melakukan tindak pidana korupsi.

"Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp30 miliar, mau jadi Bupati mana berani dia. Udah mahar politik," ucapnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Untung Rugi Kepala Daerah Dipilih DPRD
Untung Rugi Kepala Daerah Dipilih DPRD

Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kembali mencuat. Isu ini bukan hal baru dalam politik Indonesia.

Baca Selengkapnya
Ini Dampak Buruk yang Terjadi Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD
Ini Dampak Buruk yang Terjadi Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD

Tingginya biaya politik menjadi dalih pejabat partai politik hingga eksekutif, untuk melanggengkan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Baca Selengkapnya
Ketua DPP PKS: Sudah Saatnya Pilkada Langsung Dievaluasi!
Ketua DPP PKS: Sudah Saatnya Pilkada Langsung Dievaluasi!

PKS menilai dana besar negara untuk perhelatan beberapa Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.

Baca Selengkapnya
Terang-terangan, Cak Imin Ungkap 1 Suara di Pilkada Harganya Rp300 Ribu
Terang-terangan, Cak Imin Ungkap 1 Suara di Pilkada Harganya Rp300 Ribu

Cak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?

Baca Selengkapnya
PKB: Pemilu Biayanya Besar dan Mahal
PKB: Pemilu Biayanya Besar dan Mahal

Untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan biaya yang besar.

Baca Selengkapnya
Sepakat dengan Prabowo, Rano Karno Nilai Pilkada Langsung Melelahkan
Sepakat dengan Prabowo, Rano Karno Nilai Pilkada Langsung Melelahkan

Mengenai wacana mengubah sistem pilkada menjadi tidak langsung atau calon dipilih DPRD, politikus PDIP ini menyerahkan kepada partai politik

Baca Selengkapnya
PDIP Ogah Buru-Buru soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Prinsipnya Kedaulatan di Tangan Rakyat
PDIP Ogah Buru-Buru soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Prinsipnya Kedaulatan di Tangan Rakyat

PDIP lebih dulu melakukan kajian mendalam atas wacana tersebut.

Baca Selengkapnya
Tito Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Ini Respons Demokrat
Tito Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Ini Respons Demokrat

Dengan pilkada langsung, Demokrat menilai masyarakat bisa memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat

Baca Selengkapnya
Respons Menkum soal Prabowo Ingin Pilkada Dipilih DPRD: Perlu Dipertimbangkan
Respons Menkum soal Prabowo Ingin Pilkada Dipilih DPRD: Perlu Dipertimbangkan

Diksi pada undang-undang pemilu tiap calon yang dipilih secara demokratis, tak berarti harus dipilih langsung oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
Ternyata, PKB jadi Partai Pertama yang Usulkan Pemilihan Gubernur Lewat DPRD
Ternyata, PKB jadi Partai Pertama yang Usulkan Pemilihan Gubernur Lewat DPRD

Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan partainya yang pertama kali mengusulkan pemilihan Gubernur melalui DPRD.

Baca Selengkapnya
Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Gagasan Realistis dan Lebih Maslahat
Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Gagasan Realistis dan Lebih Maslahat

Presiden Prabowo Subianto ingin adanya perubahan sistem politik dimana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, dengan sistem ini bisa menghemat uang negara

Baca Selengkapnya
Penutupan Rakernas V PDIP, Puan Maharani: Pemilu 2024 Paling Buruk Dalam Sejarah Demokrasi Indonesia
Penutupan Rakernas V PDIP, Puan Maharani: Pemilu 2024 Paling Buruk Dalam Sejarah Demokrasi Indonesia

Kesimpulan itu diberikan karena banyaknya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi penegak hukum, pelanggaran etika

Baca Selengkapnya