Rommy Minta Rencana Penerbitan Kembali Obor Rakyat Dibatalkan
Merdeka.com - Ketua Umum PPP M Romahurmuziy meminta rencana penerbitan kembali Tabloid Obor Rakyat ditarik kembali. Tabloid yang membuat fitnah kepada Jokowi di Pilpres 2014 silam itu membuat aura Pilpres negatif.
"Karenanya saya minta kepada seluruh yang berinisiatif untuk berencana untuk menerbitkan Obor Rakyat agar mengakhiri apa yang dulu pernah dilakukannya lagi dan lagi," ujar politikus yang biasa disapa Rommy itu di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (10/1).
Rommy merupakan orang yang paham seluk beluk Tabloid Obor Rakyat karena pernah berada di kubu Prabowo Subianto pada 2014. Tabloid itu sengaja dibuat untuk memfitnah Jokowi. Bagian redaksi Obor Rakyat, Setiyardi dan Darmawan Sepriyosa telah divonis penjara.
-
Siapa yang mendesak Jokowi tentang Publisher Right? 'Setelah semua ada kesepahaman, mulai ada titik temu ditambah lagi dewan pers yang mendesak terus, perwakilan perusahaan dan perusahaan asosiasi media juga mendorong terus. Akhirnya kemarin saya meneken perpres tersebut,' ungkapnya.
-
Kenapa Jokowi teken Publisher Right? Pemerintah mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital dengan semangat untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas,' pungkasnya.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Siapa yang pecat Jokowi? Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Jakarta.
-
Kenapa PDIP baru pecat Jokowi setelah Pilpres? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk menunda pengumuman terkait pemecatan. Langkah ini diambil demi menjaga kehormatan Jokowi sebagai Presiden dan untuk menghindari munculnya spekulasi negatif yang bisa berpengaruh selama masa kontestasi politik.
"Jadi apa enggak kapok-kapok setelah memproduksi Obor Rakyat dan kemudian mendapatkan pidana atas tersebarnya hoaks dan ujaran kebencian itu. Kok sekarang masih mau diulangi lagi," kata Rommy.
Dia tidak yakin Obor Rakyat bakal mendapat surat izin usaha perdagangan (SIUP). Belum lagi, sebagai produk jurnalistik juga diragukan.
"Maka hari ini penulisnya kemudian kalau terproses harus lebih tinggi dari yang sebelum-sebelumnya dan sekali lagi mengimbau sebenarnya kampanye-kampanye negatif atau kampanye-kampanye hitam itu jangan pernah diulangi lagi," kata Rommy.
Terpisah, Pemred Obor Rakyat Setiyardi membenarkan bakal menerbitkan kembali Tabloid Obor Rakyat menjelang Pilpres 17 April 2019. Apakah Setiyardi bakal membuat konten serupa yang lalu, dia merahasiakannya. Hanya saja tabloid itu kembali mengeluarkan isu Pilpres.
"Itu bukan gosip. Insya Allah (terbit lagi) dalam waktu dekat sebelum pilpres," kata dia saat dikonfirmasi, Kamis (10/1).
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Saya putuskan untuk mencabut laporan, apa yang disampaikan dr Rocky Gerung saya pikir lama-lama jadi benar juga."
Baca SelengkapnyaRomy menyebut, kemungkinan judicial review di Mahkamah Agung atas kedudukan hukum Nota Dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaSehingga, dalam menghentikan proses penyidikan tidak semata-mata pelapor mencabutnya.
Baca SelengkapnyaPDIP tak terima Rocky Gerung mengkritik Jokowi dengan kata kasar.
Baca SelengkapnyaNetizen menyebur akun instagrm Jokowi menolak Tapera
Baca SelengkapnyaRocky Gerung dinilai PDIP telah memfitnah Presiden Jokowi saat bertemu buruh di Bekasi.
Baca SelengkapnyaRibka mengaku kepada Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah melarang agar tidak menyerang dan menyebut nama
Baca SelengkapnyaUcapan Yaqut membuat para elite PKB meradang dan langsung memberi teguran.
Baca SelengkapnyaRocky Gerung penuhi panggilan Bareskrim Polri, terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaLaporan itu menyeret Rocky ke Bareskrim Polri terkait dugaan penyebaran berita hoaks yang dianggap menghina Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaBadan Bantuan Hukum PDIP menyambangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Rocky Gerung atas pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya