Ruki soal Sumber Waras: Kalau berdebat, apa bedanya dengan pengamat

Merdeka.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiqurrahman Ruki, yakin betul ada perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI. Akibat dari proyek tersebut, dipastikannya ada kerugian negara.

Apa yang disampaikan Ruki berbeda dengan hasil kajian pimpinan KPK baru. Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan tak ada kerugian negara dalam pengadaan lahan yang akan dijadikan rumah sakit jantung dan kanker itu.

Saat ditanya mengapa bisa terjadi perbedaan demikian, Ruki enggan berpolemik. Ruki tidak memahami alasan pimpinan KPK saat ini yang menyebutkan tidak ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum. Namun, ia enggan berdebat mengenai hal tersebut.

"Kalau berdebat, saya orang luar, apa bedanya saya dengan pengamat," pungkasnya.‎‎

Sebelumnya, Ruki mengatakan laporan dugaan mark up pembelian RS Sumber Waras memang diterima KPK saat dirinya menjabat Plt Ketua KPK menggantikan Abraham Samad. Saat itu, dia telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemda DKI tahun 2014, bahwa ada temuan kerugian negara. ‎

"S‎aya teliti betul kesimpulan temuan itu, antara lain mengatakan bahwa pembelian Rumah Sakit Sumber Waras telah mengakibatkan kerugian Pemda DKI sebesar Rp 191 miliar‎," ungkap Ruki sebelumnya.

Untuk memastikan laporan itu, tambah Ruki, beberapa kali dirinya mendalami hasil audit tersebut dari perspektif auditor. Lagi-lagi, memang benar ada perbuatan melawan hukum yang otomatis kerugian negara sudah pasti ada.

"Kemudian saya perintahkan kepada penyelidik saya untuk melakukan penyelidikan saya meminta kepada BPK untuk melakukan audit investigasi. Artinya mendalami kembali ke penyudik mereka itu untuk menjelaskan kepada penyidik kepada investigator tentang adanya fraud (kecurangan) yang menimbulkan kerugian itu, maka masuklah laporan itu ke KPK," ujarnya.