Saat mantan menteri Jokowi cerita Indonesia dikuasai neolib
Merdeka.com - Mantan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli menyoroti perekonomian Indonesia yang tidak stabil. Oleh karena itu, ia meminta agar PKS bisa lebih aktif lagi di bidang ekonomi.
"PKS gak pernah ngomong soal ekonomi yang bikin sejahtera seperti namanya Partai Keadilan Sejahtera," kata Rizal dalam acara Rakornas PKS, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Selasa (7/3).
Rizal yang hanya bertahan satu tahun di kabinet kerja Jokowi ini menilai, merosotnya perekonomian di Indonesia dikarenakan pemerintahan yang menganut neoliberalisme. Paham tersebut berdampak pada terjadinya ketimpangan antara konglomerat dan warga miskin.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang disebut Jokowi sebagai sosok yang keliru? “Karena ia percaya sumber daya planet bumi terbatas. Akan tetapi, ternyata Thanos keliru.“
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kapan menteri Jokowi korupsi? Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta.
"Dampaknya seperti gelas anggur yang atasnya ini big business (pengusaha besar) baik BUMN maupun swasta. Ada sekitar 200 keluarga yang menguasai ekonomi Indonesia dan sekitar 180 BUMN. Selama ini, sejak orde baru mereka dilindungi, diproteksi, dan diberikan subsidi langsung maupun tidak langsung sehingga makin lama makin besar," ujar Rizal.
Sementara itu, di bawahnya ada bagian tipis dan panjang yang berfungsi sebagai pegangan. Rizal menyebut bagian tersebut sebagai golongan menengah yang independen.
"Jumlah golongan menengah sedikit sekali, di bawahnya lagi alas, ada 40 juta sampai 60 juta usaha kecil dan rumah tangga yang negara bantunya cuma ecek-ecek, yang negara bantunya cuma charity tapi negara tidak membantu secara struktural supaya mereka lebih hebat," terang Rizal.
Menurut Rizal, seharusnya golongan alas tersebut yang harus dibantu oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya, pemerintah lebih cenderung menyokong para pengusaha besar.
"Nah struktur inilah hasil daripada neoliberalisme, sehingga aneh buat saya, PKS yang mewakili umat yang mewakili golongan menengah harusnya berjuang untuk yang di bawah ini. Memperbesar yang menengah yang independen dan mengubah yang atasnya," ungkap Rizal.
Golongan atas, atau para pengusaha besar, menurut Rizal, saat ini hanya jago kandang.
Artinya, mereka hanya mengeruk keuntungan dari dalam negeri sendiri tanpa memberi kontribusi yang lebih menguntungkan baik bagi negara, maupun rakyat kecil dan menengah.
"Kebanyakan mereka mengambil untung dari yang di bawah di dalam negeri, kalau udah dapat uang ia kirim uang ke luar negeri," ujar Rizal.
Hal ini, menurut Rizal, sangat bertolak belakang dengan negara maju di Asia seperti di Korea dan Jepang. Di sana, perusahaan besar menjadi jago dunia yang artinya aktif mengekspor hasil produksi ke luar negeri sehingga mereka mengambil untung dari luar dan mensejahterakan warga di negaranya.
"Mereka bukan jago kandang, mereka jago dunia. Sedot untung dari luar negeri, nilai tambah dibawa ke dalam negeri supaya mereka besar di dunia internasional dan mereka mesti membina yang kecil (di dalam negeri) dan supaya yang menengah bisa jadi pemasok untuk spare part misalnya, pemasok untuk komponen sehingga yang menengahnya juga kuat dan yang kecil akhirnya dikembangkan," terang Rizal.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo juga menyinggung masalah hak asasi manusia hingga mengakui kekalahan dalam Pilpres dari Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaPrabowo, dalam pidatonya, blak-blakan rahasia dapur kabinet Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPer Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, bahwa kapitalisme dan neoliberal akan membuat rakyat semakin jauh dari kesejahteraan.
Baca Selengkapnya"Itu bagian dari drakor (drama korea)," kata Airlangga
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku data yang diterimanya terkait parpol sangat lengkap.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaPara pelaku usaha mengeluh ke Jokowi soal makin keringnya perputaran uang.
Baca SelengkapnyaPenanganan angka kemiskian di era Jokowi diklaim lebih baik dibandingkan negara lain.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo mengatakan Indonesia dapat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan.
Baca SelengkapnyaKondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memberi sambutan saat groundbreaking Hotel Nusantara, Penajam Paser Utara, Kamis (21/9)
Baca Selengkapnya