Sandi minta pemeriksaan ditunda, Djarot sindir 'apa berat banget?'

Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, meminta keringanan terkait jadwal pemeriksaan di kasus penggelapan tanah di kawasan Tangerang. Sandi mengusulkan dirinya diperiksa saat masa pencoblosan selesai 19 April mendatang agar tak berbau politis.

Permintaan Sandiaga dicibir Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya Sandiaga menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Seharusnya dia tidak perlu banyak berkilah ketika satu permasalahan yang terjadi akhirnya terpublikasi.

"Apa berat banget ya (kasusnya), sampai minta keringanan begitu? Berat banget ya," sindir Djarot di sela blusukan di Kelurahan Susukan, Jakarta Timur, Senin (27/3).

Dia kembali membandingkan sikap Sandi dan Ahok saat menghadapi masalah hukum. Dikatakannya, Ahok selalu hadir dalam pemeriksaan bahkan saat persidangan meskipun tengah kampanye.

"Saya cuma sampaikan, kepada siapa pun juga, negara kita ini kan negara hukum. Sebagai warga negara yang baik, harus ikuti kaidah-kaidah hukum, ya kita hadapi dong. Kalau seperti itu ya datang dong," terangnya.

Djarot juga mencontohkan dirinya saat diminta datang memberikan keterangan kasus pengadaan saat kampanye di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dia selalu hadir, meski harus absen kampanye.

"Saya saja waktu disidik kemarin sama polisi sampai dua kali. Dan saya datang. Penyidikannya terkait pengadangan. Sampai saya datang ke pengadilan Jakarta Barat. Dan itu pada masa kampanye. Sebetulnya bisa saja saya tidak datang lho. Karena ini masalah kecil, tapi saya datang. Itu namanya saya menghormati proses hukum," tutup Djarot.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sandiaga Uno melalui advokasi hukum sudah memohon keringanan agar penyidik Polda Metro Jaya memberi waktu kepada dirinya untuk dimintai keterangan setelah tahapan kampanye putaran kedua Pilgub DKI Jakarta 2017 berakhir 19 April.

Sebab, dari kajian pakar hukum, kasus tersebut hanya dibuat-buat, dan konstruksi hukum juga waktunya sangat dipertanyakan.

Sandiaga bersama rekanan bisnisnya, Andreas Tjahyadi, dilaporkan Ketua Dewan Direksi Ortus Holdings Edward S Soeryadjaya atas tuduhan pidana penggelapan saat melakukan penjualan sebidang tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten pada 2012.